"Periksa dulu BUMN yang mana. Ada juga, ingat loh, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70% BUMN yang disuntik itu karena penugasan. Ada juga restrukturisasi," katanya di Sarinah Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Erick menjelaskan pihaknya telah memetakan BUMN bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di sisi lain, BUMN ada yang di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selain di bawah Kementerian BUMN.
"Itu yang kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani mana BUMN yang di bawah saya, kita saling sinergi," terang Erick.
"Kan ada beberapa BUMN memang di bawah Kemenkeu gitu. Nah kadang-kadang begitu bilang BUMN langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," terangnya.
Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI telah memberikan restu pemberian PMN kepada BUMN tahun anggaran 2024. PMN yang diberikan berupa tunai dan non tunai.
Pemberian PMN tunai tahun anggaran 2024 diberikan kepada enam BUMN dengan total dana yang diberikan sebesar Rp 12,9 triliun. Kemudian, sebanyak 12 BUMN diberikan PMN non tunai.
(acd/hns)