Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan wanti-wanti kepada pimpinan lembaga negara soal pengelolaan anggaran. Dia meminta agar semua anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Setiap tahun, Jokowi mengatakan anggaran negara yang merupakan uang rakyat akan diaudit langsung oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pengelolaannya. Untuk anggaran yang tidak bermasalah, BPK bakal memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Nah orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan agar semua kementerian dan lembaga tidak menjadikan WTP adalah sebuah prestasi. Namun, WTP harus menjadi kewajiban.
"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semuanya. Kewajiban gunakan APBN secara baik, ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini diaudit dan diperiksa," tegas Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Jokowi menegaskan sebagai uang rakyat, APBN maupun APBD harus dijalankan secara baik dan pertanggungjawaban yang baik.
"Jadi punya kewajiban menggunakan APBN, APBD secara baik. Dan kewajiban menjalankan APBN APBD secara baik dan pertanggungjawaban yang baik pula," kata Jokowi.
(hal/rrd)