.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut G20 belum mencapai kata sepakat soal penerapan pajak orang super kaya. Sebelumnya, Brazil yang dipimpin Presiden Luiz Inacio Lula menggagas ide pajak kekayaan 2% yang menyasar para miliarder dunia.
Namun, Bendahara Negara menilai usulan tersebut sangat sulit dilakukan. Ia menyebut kebijakan itu bisa memicu adanya kecemburuan sosial.
"Brasil mengangkat usulan baru untuk dibahas yaitu pemajakan untuk orang super kaya yang sangat sulit dilakukan, yang menyebabkan erosi penerimaan dan kecemburuan sosial. G20 masih belum sepakat mengenai langkah terkait hal ini," tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (27/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sri Mulyani, isu perpajakan menjadi topik penting yang dibahas negara anggota G20. Ia menyebut G20 berupaya mencegah upaya penghindaran pajak antar negara yang berpotensi merugikan.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. Secara umum pertemuan itu membahas kondisi dan tantangan ekonomi global saat ini.
Selain pajak orang super kaya, kebijakan suku bunga tinggi oleh The Fed turut dibahas. Menurutnya kebijakan itu menyebabkan depresiasi sejumlah mata uang dan menyebabkan kenaikan biaya bunga di hampir seluruh dunia.
"Kebijakan suku bunga tinggi oleh The Fed yang lebih panjang menyebabkan arus modal keluar dan tekanan depresiasi mata uang serta kenaikan biaya bunga hampir di seluruh dunia. Ini menghasilkan tekanan dan kompleksitas kebijakan fiskal dan moneter di banyak negara-antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan dan kesempatan kerja," bebernya.
Ia menyatakan perekonomian Indonesia relatif terjaga di tengah gejolak perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global saat ini. Pada Q1 2024 pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,1% yoy, inflasi stabil sebesar 2,5% di bulan Juni, tingkat pengangguran turun menjadi 4,82% dari 5,45% tahun lalu, dan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03% dari 9,36%.
"Indonesia juga terus fokus melakukan reformasi struktural untuk mengakselerasi pembangunan prioritas: SDM, infrastruktur, hilirisasi dan kelembagaan," tuturnya.
Sesi kedua membahas isu Sektor Keuangan dan Financial Inclusion. Risiko akibat inovasi instrumen keuangan pada teknologi digital seperti crypto, stable coin dan Central Bank Digital Currency terhadap stabilitas sistem pembayaran dan sektor keuangan dibahas.
(ily/ara)
