Pemerintah menyiapkan Rp 71 triliun untuk memuluskan program makan bergizi gratis, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran tersebut kemungkinan bisa naik seiring perkembangan yang terjadi tahun depan
Ekonom Senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Dradjad Wibowo mengatakan untuk sementara masih berpegang pada anggaran Rp 71 triliun tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan terjadi perubahan.
"Kita ikut angkanya Prof Dadan (Kepala Badan Gizi). Tapi nanti 2025 itu pasti akan ada perubahan-perubahan lagi, disesuaikan dengan situasi yang ada di 2025," kata Dradjad dalam acara diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo Subiant diberi ruang dalam APBN 2025 untuk melakukan penyesuaian dan mengubah postur anggaran. Termasuk jika ada penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis
"Sementara kita stick di Rp 71 triliun, tapi nanti mungkin kan Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBN. Kita harapkan nanti setelah kita tahu posturnya lebih rinci di tahun 2025, kita lakukan perubahan," ujarnya.
Dradjad menambahkan, anggaran makan bergizi gratis tetap mempertimbangkan kondisi penerimaan negara. Menurutnya, apabila kinerja penerimaan negara bagus, opsi penanganan anggaran MBG makin terbuka.
"Bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan," kata dia.
Sebagai tambahan informasi, program makan bergizi gratis akan menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, dibutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari untuk Badan Gizi Nasional menjalankannya.
"Makan bergizi gratis yang kalau nanti dilaksanakan secara penuh totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun (setahun). Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).
"Ini adalah uang yang tidak sedikit, Rp 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan dan 75% dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi," tambahnya.
Dadan menyebut 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku makanan setiap harinya. Dengan demikian akan mendorong perekonomian dalam negeri.
Jika program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan menyeluruh, akan ada 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia dengan target maksimal sampai 2027. Untuk 2025, minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang sudah jalan dengan anggaran Rp 71 triliun.
"Pegawai Badan Gizinya 3 orang per satuan pelayanan, itu artinya akan ada 90 ribu. Nah, di daerahnya yang masak-masak itu tergantung dari alat masak yang digunakan. Kalau alat masak tradisional itu butuh kurang lebih 45-46 orang. Jadi kalau kita asumsi tradisional, maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta. Itu pegawai lokal ibu-ibu, anak remaja, bapak-bapak, itu di satuan pelayanan saja, tidak termasuk petani yang memasok," beber Dadan.
(shc/hns)