Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan ada 147 regulasi dalam distribusi pupuk subsidi yang akan dipangkas. Panjangnya regulasi tersebut menyebabkan petani sulit mendapatkan pupuk subsidi.
Sementara ini, proses pemangkasan masih dibahas. Amran belum menyebutkan berapa regulasi yang akan dipangkas tersebut.
"Ada 147 (regulasi pupuk subsidi). Semua (mau dipangkas), kita lihat nanti. Ini sementara dibahas, diproses," kata dia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Aturan baru pupuk subsidi ini akan berupa Peratuan Presiden (Perpres). Pemangkasan regulasi dilakukan untuk mempercepat distribusi sampai ke petani.
"Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, pupuk subsidi, itu dipangkas," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan (Zulhas) telah memutuskan untuk memangkas aturan-aturan perihal distribusi pupuk subsidi ke petani yang membutuhkan.
Hal ini disampaikan Zulhas selepas menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bulog, serta Pupuk Indonesia.
Zulhas mengakui bahwa selama ini banyak sekali aturan yang mengatur mengenai pupuk bersubsidi bisa diterima oleh para petani yang membutuhkan.
"Kita baru saja memutuskan, yang selama ini banyak sekali aturan mengenai pupuk bersubsidi itu untuk sampai ke petani yang memerlukan. Baru saja kita rapat, kita pangkas. Jadi, penanggung jawab untuk pupuk bersubsidi itu Kementerian Pertanian (Kementan) nanti yang memutuskan surat keputusan (SK)-nya," terang Zulhas kepada wartawan, Selasa (12/11).
Zulhas bilang, aturan mengenai distribusi pupuk nantinya tidak lagi dari bupati, gubernur, ataupun kementerian lain. Zulhas merinci, nantinya alur akan cukup dari Kementan lalu diserahkan kepada Pupuk Indonesia. Kata Zulhas, dari Pupuk Indonesia kirim ke gabungan kelompok tani (Gapoktan).
(acd/acd)