Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 7,65 triliun pada 2025. Penambahan anggaran ini diusulkan untuk mendorong ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Usulan tambahan anggaran itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Senayan DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024) yang dipimpin oleh Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sebagai Ketua Komisi IV DPR RI.
Pada saat membuka rapat, Titiek meminta KKP untuk menghadirkan terobosan dan kebijakan sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.
"Dalam penyusunan program prioritas harus berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan daerah," kata Titiek.
Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Trenggono mengatakan pagu anggaran yang diterima KKP pada 2025 sebesar Rp 6,2 triliun. Pagu anggaran itu berasal dari rupiah murni sebesar Rp 4,3 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp 1,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 351 miliar, BLU sebesar Rp 92 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 25 miliar.
"Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 hal penyampaian alokasi anggaran kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6,2 triliun," kata Trenggono.
Dia pun meminta restu Titiek dan para anggota Komisi IV untuk menyetujui penambahan anggaran KKP sebesar Rp 7,64 triliun.
"Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu KKP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,64 triliun. Kami mohon dukungan ketua wakil ketua dan para anggota terhadap usulan anggaran," kata pria yang akrab disapa Trenggono.
Berdasarkan data yang dipaparkan, usulan tambahan itu akan digunakan untuk beberapa program. Di antaranya, pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu-hilir berbasis ekonomi biru mencapai swasembada pangan sebesar Rp 3,4 triliun, pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi hulu-hilir sebesar Rp 665 miliar.
Selain itu, sistem logistik, sistem rantai dingin, dan penguatan jaminan mutu untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi sebesar Rp 716 miliar; operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal serta penyelundupan benih lobster sebesar Rp 1,01 triliun; penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, dan pengelolaan pulau-pulau kecil sebesar Rp 796 miliar.
Lalu program lainnya, seperti pembangunan kampung nelayan/budidaya modern sebesar Rp 685 miliar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan sebesar Rp 353 miliar.
Simak juga video: Titiek: Zaman Pak Harto Dulu Swasembada Beras, Kenapa Nggak Nyontek Aja
(kil/kil)