Zulhas mengatakan bantuan beras akan disalurkan 160.000 ton per bulan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian akan ada beras murah atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masing-masing 150.000 ton di Januari-Februari 2025.
"Total (anggaran) lebih kurang 2 itu hampir Rp 6 triliun. Diambil dari BUN (Bendahara Umum Negara)," kata Zulhas kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Zulhas mengungkapkan alasan bantuan itu dilanjutkan karena produksi beras awal 2025 diprediksi di bawah angka kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, maka diperlukan bantuan beras untuk masyarakat menengah ke bawah.
"Kita melihat produksi beras tahun 2021, 2022, 2023, kita bandingkan dengan 2024, itu kita ada shortage produksi. Di Januari kira-kira (produksi) di bawah 1,5 juta, kebutuhannya 2,6 juta. Februari itu di bawah 2 juta, kebutuhannya 2,6 juta. Oleh karena itu saya sudah ratas dipimpin presiden langsung, sudah diputuskan akan ada bantuan pangan nanti," bebernya.
Dengan adanya operasi pasar yang menggelontorkan beras SPHP milik Perum Bulog, stoknya diyakini akan berkurang. Dengan demikian pihaknya bisa menyerap gabah petani yang diperkirakan akan panen raya pada Maret-April 2025.
"Dengan begitu Bulog stoknya akan berkurang dan nanti pada Maret-April akan panen raya. Bulog harus membeli gabah karena panen itu akan datang 3 juta lebih. Oleh karena itu di Maret-Mei, Bulog harus membeli kira-kira hampir 2 juta gabah petani," imbuhnya. (aid/hns)