.webp)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya sempat mendapat shock therapy dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berkaitan dengan percepatan penyelesaian program digitalisasi pemerintahan yakni Government Technology (GovTech) atau INA Digital.
Luhut mengatakan, GovTech akan menjadi jawaban bagi penyelesaian masalah efisiensi dan integrasi data, termasuk dalam upaya mencegah korupsi. Katanya, Prabowo meminta agar GovTech ini bisa mulai jalan Agustus 2025.
"Presiden kemarin kasih shock therapy pada Dewan (Ekonomi Nasional), dia mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus, dan kita sudah harus kerja around the clock untuk membuktikan ini," kata Luhut, dalam Konferensi Pers Perdana DEN di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, keberadaan GovTech sangat penting karena ini menyangkut game changer yang akan mendatangkan perubahan besar bagi Indonesia. Apalagi bila membicarakan pilar pertama digitalisasi pemerintahan yakni optimalisasi pendapatan negara, antara lain pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk optimalisasi pajak dilakukan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Sedangkan, untuk PNBP melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Kemudian pilar kedua, mengefisienkan belanja negara seperti melalui melalui e-Katalog dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Lalu pilar ketiga, memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat umum terkait dengan layanan kependudukan, SIM, hingga paspor. Kemudian pilar keempat meningkatkan layanan berusaha, salah satunya melalui Online Single Submission (OSS).
Lebih lanjut, pondasi utama dari keempat pilar ini adalah Digital Public Infrastructure. Ini akan menggunakan Identitas Digital atau Digital ID sebagai salah satu sarana utamanya. Pada 17 Agustus nanti, rencananya Prabowo akan melihat perkembangan dari orang-orang yang sudah terdaftar dalam Digital ID ini.
"Saya bilang ke Pak Presiden kami bisa akan coba 17 Agustus.Tapi kalau ada orang yang tidak setuju di sini, Pak Presiden kita usulkan ya diganti aja.Karena banyak anak-anak muda Indonesia yang hebat-hebat untuk kerja. Jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini.Semua harus kita sepakat karena ini untuk kepentingan Republik Indonesia," ujarnya.
Selain Digital ID, dukungan kedua ada digital payment. Lalu ketiga terkait dengan data exchange, dan yang keempat terkait dengan artificial intelligence (AI) dan Big Data untuk mengolah data-data yang sudah dikonsolidasikan. Keseluruhan pondasi digital public infrastructure ini adalah pekerjaan lintas Kementerian yang perlu dikoordinasikan dengan baik.
(shc/ara)
