.webp)
Presiden Prabowo Subianto menggelar penghematan belanja besar-besaran hingga Rp 306,69 triliun. Salah satu pos belanja yang dipangkas adalah perjalanan dinas kementerian/lembaga, sebesar Rp 256,1 triliun
Prabowo pun sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 untuk rencana penghematan tersebut.
Pos anggaran yang dihemat dirinci Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam surat edaran S-37/MK.02/2025. Surat itu disebar pada 24 Januari 2025 kepada seluruh Menteri dan seluruh Kepala Lembaga. Surat juga menyasar ke Kapolri, Jaksa Agung, hingga Pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam surat tersebut dijelaskan perjalanan dinas menjadi salah satu anggaran yang dihemat pemerintah dengan 16 pos anggaran lainnya. Rencananya, khusus untuk pengeluaran perjalanan dinas pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran sampai 53,9%.
Soal perjalanan dinas sendiri, Prabowo sebelumnya pernah mengatakan pemerintah bisa hemat hingga Rp 20 triliun anggaran karena memangkas pengeluaran perjalanan dinas.
"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan itu bisa hemat Rp 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah diperbaiki dengan uang sebesar itu," sebut Prabowo dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025) yang lalu.
Prabowo juga bakal memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial hingga 56,9%. Kemudian, untuk rapat, seminar, dan sejenisnya dihemat sampai 45%. Lalu anggaran untuk kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) hingga bimbingan teknis (bimtek) juga bakal ditekan sampai 29%.
Berikut ini daftar lengkap 16 pos anggaran yang mau dipangkas Prabowo sesuai dengan surat edaran Sri Mulyani:
Alat tulis kantor (ATK): 90%
Percetakan dan souvenir: 75,9%
Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%
Belanja lainnya: 59,1%
Kegiatan seremonial: 56,9%
Perjalanan dinas: 53,9%
Kajian dan analisis: 51,5%
Jasa konsultan: 45,7%
Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%
Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%
Infrastruktur: 34,3%
Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%
Peralatan dan mesin: 28%
Lisensi aplikasi: 21,6%
Bantuan pemerintah: 16,7%
Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%
