.webp)
Donald Trump mengeluarkan kebijakan mengejutkan setelah dilantik jadi Presiden Amerika Serikat (AS) untuk kedua kalinya pada 20 Januari 2025. Trump menawarkan 2 juta pegawai negeri atau pekerja federal di AS untuk pensiun dini.
Kebijakan ini dilakukan Trump sebagai upaya besar untuk merampingkan dan mereformasi birokrasi pemerintahan di AS. Pejabat senior Trump sempat mengatakan kepada media AS bahwa rencana tawaran pengunduran diri besar-besaran tersebut dapat menghemat anggaran pemerintah hingga hingga US$ 100 miliar atau Rp 1.620 triliun (kurs Rp 16.200).
Dikutip dari BBC, Kamis (30/1/2025), Trump menawarkan para pekerja federal untuk mengundurkan diri dan mendapatkan pesangon sebanyak 8 bulan gaji. Kantor Manajemen Personalia AS (United States Office of Personnel Management/US OPM) telah mengirimkan pesan lewat email resmi kepada semua pekerja federal berupa tawaran mengundurkan diri pada 28 Januari 2025 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pesan itu, para pegawai negeri di AS diberikan pilihan apakah ingin lanjut bekerja atau mengundurkan diri paling lambat 6 Februari 2025. Pekerja yang ingin menerima tawaran tersebut diminta untuk membalas email dengan subjek mengundurkan diri.
Tawaran tersebut telah digambarkan sebagai sangat murah hati oleh Gedung Putih. Namun, bila ingin melanjutkan bekerja sebagai pekerja federal akan ada beberapa penyesuaian yang dilakukan, salah satunya adalah skema kerja yang berubah. Pekerja federal tak lagi diperkenankan bekerja dari rumah dan harus berada di kantor selama 5 hari dalam seminggu.
Dalam pesan yang sama juga disebutkan peringatan berupa upaya pengurangan pekerja federal di masa mendatang, mirip seperti PHK yang dilakukan pada perusahaan formal kepada karyawannya.
"Kami tidak dapat memberi Anda jaminan penuh mengenai kepastian posisi atau agensi Anda, tetapi jika posisi Anda dihilangkan, Anda akan diperlakukan dengan bermartabat," bunyi pesan tersebut.
OPM mengatakan tawaran tersebut tersedia untuk semua karyawan federal penuh waktu, tapi tidak termasuk staf tertentu seperti pekerja pos, anggota militer, pejabat imigrasi, dan beberapa tim keamanan nasional.
Banyak pihak yang menyamakan upaya Trump melakukan perampingan pekerja federal di AS sama bentuknya seperti yang dilakukan Elon Musk saat pertama kali menguasai Twitter dan mengganti namanya menjadi X. Kala itu Elon Musk juga mengirimkan email kepada semua karyawan Twitter dan meminta tanggapan melalui email yang sama jika mereka ingin tetap di perusahaan tersebut.
Kebetulan, pendiri Tesla dan SpaceX itu juga baru saja ditunjuk Trump untuk memimpin badan penasihat pemerintah yang berfokus pada pemangkasan regulasi, pengeluaran, dan jumlah pegawai dalam pemerintah federal. Elon Musk ditunjuk memimpin badan tersebut bersama Vivek Ramaswamy.
Simak juga Video Trump Pecat 4 Pejabat Era Biden: 1.000 Orang Lainnya Menyusul!
