Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan efisiensi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan peningkatan infrastruktur pertanian.
Sudaryono menjelaskan anggaran efisiensi yang terkumpul, salah satunya dari perjalanan dinas, mencapai Rp 44 triliun per tahun. Anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan sektor pertanian.
"Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek disitu banyak anggaran yang di tahan," kata dia dalam keterangannya dikutip Jumat (21/2/2025).
Selain itu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, merupakan langkah strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dan juga, saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi," ujarnya
Menurut Sudaryono banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya.
"Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar, Rp 2 miliar diumpeti di ATK, dan lain-lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk," tambah Sudaryono.
Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemangkasan anggaran Rp 10,28 triliun. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggaran efektif Kementan tersisa Rp 19,09 triliun dari sebelumnya Rp 29,37 triliun.
"Kementerian Pertanian dibebani efisiensi anggaran sebesar 10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementerian Pertanian hanya sebesar 19,09 triliun," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (13/2/2025) lalu.
Menurut Amran, pemangkasan anggaran sebesar Rp 10,28 triliun akan mengganggu program swasembada pangan yang telah ia rancang. Misal, adanya penyesuaian volume kegiatan dan anggaran, sebagai contoh kegiatan oplah pertanian dari semula 500.000 menjadi 300.000, dan cetak sawah dari 225.000 menjadi 100.000
"Hal ini tentu akan mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan," kata Amran.
(ada/hns)