Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti pentingnya subsidi pemerintah untuk menunjang operasional kapal selama puncak arus balik Lebaran. Menurutnya, subsidi harus diberikan secara adil dan tidak parsial, agar kapal tetap bisa beroperasi dan masyarakat mendapat pelayanan optimal.
Dalam kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Bambang mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik tahun ini. Ia menilai koordinasi antar pemangku kepentingan di sektor perhubungan berjalan maksimal, termasuk meningkatnya animo masyarakat terhadap moda transportasi laut.
"Transportasi laut mulai jadi pilihan utama masyarakat. Ke depan, perlu ada antisipasi lebih awal agar tak ada kekosongan armada," ujar Bambang, dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).
Bambang mendorong agar subsidi diarahkan pada masa kritis, seperti H-1 hingga H+3 Lebaran. Menurutnya, kapal yang tetap beroperasi meski dalam kondisi kosong bisa dimanfaatkan secara maksimal jika ada intervensi dari pemerintah.
"Kalau kapal tetap jalan dan ada subsidi, itu bisa mempercepat arus balik. Jangan sampai karena tak ada subsidi, kapal berhenti operasi," jelasnya.
Namun, ia mengingatkan agar skema subsidi tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ia menilai, pendekatan yang terlalu teknokratis misalnya hanya berdasarkan jumlah penumpang justru bisa merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat layanan setara.
"Subsidi tak bisa parsial. Jangan sampai satu kapal separuh penumpangnya dapat subsidi, separuh lainnya tidak. Ini bisa jadi sumber ketidakpuasan publik," tegasnya.
Berdasarkan data yang diterima, arus mudik tahun ini turun sekitar 15%. Namun, BHS menyebut penurunan ini bukan karena daya beli melemah, melainkan karena strategi pemerintah yang dianggap efektif.
"Dengan THR dicairkan lebih awal dan kebijakan Work From Anywhere, penyebaran arus mudik jadi lebih merata," katanya, didampingi Kepala KSOP Tanjung Emas.
Ia menilai kebijakan tersebut mampu menekan lonjakan penumpang, mengurangi kemacetan, serta menjaga kapasitas layanan angkutan tetap optimal. Karena itu, ia mendorong agar strategi serupa diterapkan sejak dini pada tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, BHS juga memuji kesiapsiagaan operator dan regulator transportasi laut yang tetap siaga 24 jam selama arus mudik dan balik. Ia menyebut tidak ada kapal yang masuk dok selama periode tersebut.
"Ini prestasi luar biasa dari Kementerian Perhubungan dan seluruh jajarannya. Pelayanan harus tetap prima hingga arus balik selesai," pungkasnya.
Simak juga video: Pemerintah Masih Godok Subsidi Kendaraan Listrik
(rrd/rir)