Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara merespons kritik dari Pemerintah Amerika Serikat (AS). AS menyoroti pemeriksaan barang masuk yang rutin dilakukan Bea Cukai.
Praktik yang saat ini berjalan dinilai berpotensi besar menciptakan aksi korupsi serta beban administrasi yang cukup tinggi.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan penentuan nilai pabean ke satu harga di Indonesia telah menggunakan nilai transaksi atas barang impor yang diberitahukan secara self assessment sebagai dasar untuk perhitungan bea masuk.
"Bea Cukai menerapkan sistem rentang nilai (price range) sebagai acuan kewajaran, namun bukan digunakan sebagai harga penetapan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).
"Respon lainnya secara lengkap mengenai concern USTR telah disiapkan oleh lintas Kementerian untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan ke USTR," tambahnya.
Nirawala mengklaim selama ini pelayanan dan pengawasan Kepabeanan yang dilakukan Indonesia sejalan dengan ketentuan WTO Trade Facilitation Agreement (TFA). Bea Cukai konsisten terus memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan kepabeanan, menjaga penerimaan negara, dan mencegah perdagangan ilegal.
Mengenai penetapan denda sebagai sanksi atas pelanggaran kepabeanan, Nirwala menyebutkan pengenaan denda dikenakan terhadap pelaku usaha yang menyampaikan nilai barang yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk melindungi pemasukan barang-barang yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara.
"Bea Cukai memastikan proses penetapan denda dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga pelaku usaha yang tidak setuju dapat mengajukan keberatan dan banding untuk mendapat proses penetapan yang fair dan sesuai ketentuan," kata Nirwala.
Lebih lanjut, Nirwala mengatakan Bea Cukai RI secara berkala telah melakukan koordinasi dan komunikasi aktual terkait mekanisme perdagangan US-Indonesia termasuk didalamnya update penguatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan di Indonesia setiap tahun dengan US-ABC (US-ASEAN Business Council) dan US Chambers.
"Penguatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan ini juga akan di update ke USTR (United States Trade Representative) melalui tim delegasi sebagai bahan tambahan untuk perundingan tarif perdagangan dengan US," terang Nirwala.
Sorotan Pemerintah AS terhadap pemeriksaan Bea Cukai di halaman berikutnya. Langsung klik
(ily/hns)