.webp)
Majelis Nasional Vietnam menyetujui rencana penggabungan sejumlah provinsi dan kota pada bulan lalu. Melalui penggabungan ini, pemerintah melakukan efisiensi terhadap 80.000 posisi pegawai negeri.
Anggota parlemen Vietnam sepakat untuk mengurangi 63 pemerintahan provinsi dan kota menjadi hanya 34 sebagai bagian dari upaya reformasi struktur administrasi di negara itu. Pemerintah berupaya memangkas pengeluaran negara secara radikal.
Dikutip dari AFP, Senin (7/7/2025), mantan pejabat Partai Komunis, Komunis Nguyen Van Cuong mengatakan dirinya kini menganggur setelah Vietnam memangkas 80.000 posisi pegawai negeri. Meski menganggur, Cuong mengaku tetap bahagia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berbeda dengan Cuong, pejabat lainnya, Nguyen Thi Thu, justru merasa hampa setelah keluar dari pekerjaan yang dulu dianggap sebagai pekerjaan seumur hidup. Ia merasa gelisah di rumah, memikirkan masa depan yang tak lagi pasti.
Kebijakan Vietnam yang melakukan perampingan itu mendapat beragam reaksi dari para pejabat negara yang kini menganggur.
"Ini benar-benar kerugian bagi negara kehilangan orang seperti saya," kata Cuong yang pernah bertugas di Provinsi Bac Giang, dekat Hanoi.
Pemerintah Vietnam mengatakan mereka yang terdampak dalam restrukturisasi ini akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini. Cuong mengatakan sebenarnya dia bisa tetap menjabat, bahkan bisa dipromosikan, namun dia memilih untuk menerima uang pesangon sebesar US$ 75.000 untuk sisa masa kerjanya selama enam tahun.
"Sudah waktunya saya melepaskan diri dari kerumitan politik negara," ujarnya.
Ia mengaku tidak terlalu menyesal dengan keputusan untuk menerima pengunduran diri sukarela. Ia merasa bahwa justru Vietnam yang kehilangan manfaat dari kemampuannya. "Saya sebenarnya masih bisa berkontribusi lebih banyak untuk sektor pemerintahan," katanya.
Sementara itu, Mantan sekretaris tingkat distrik, Thu, mengakui dirinya mungkin memang tidak sanggup lagi menangani beban pekerjaan, apalagi saat manajemen menekankan kinerja sebagai prioritas.
Perempuan berusia 50 tahun itu merasa tidak punya pilihan selain mengundurkan diri saat kantornya dipindahkan ke Provinsi An Giang di Delta Mekong, lebih dari 70 kilometer dari rumahnya. Bagi Thu, ia kini tak punya arah yang jelas untuk hidup ke depan.
"Saya mengundurkan diri bukan karena ingin berhenti bekerja. Lebih baik mundur daripada menunggu surat pemecatan," kata Thu.
Perombakan besar yang diawasi oleh pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, ini mencerminkan langkah-langkah yang diambil Presiden AS Donald Trump dan Presiden Argentina Javier Milei yang juga memangkas anggaran negara demi efisiensi.
(fdl/fdl)
