Indonesia bergerak cepat memborong komoditas Amerika Serikat (AS) mulai dari gandum hingga energi demi menahan ancaman tarif impor 32% dari Presiden Donald Trump. Langkah ini jadi 'pemanis' dalam negosiasi yang masih berlangsung untuk menekan kenaikan tarif yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Perjanjian pembelian produk-produk AS ini diteken sektor bisnis Indonesia sebagai tawaran utama kepada Washington agar tarif resiprokal bisa diturunkan. Pemerintah juga berharap, defisit neraca dagang AS terhadap Indonesia bisa segera berbalik dengan langkah ini.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut perjanjian bisnis tersebut menjadi pemanis atau sweetener bagi negosiasi yang berlangsung hingga akhir Juli ini.
"Semua transaksi yang bisa dilaksanakan sebelum pengumuman tadi ini menjadi sweetener, bahwa disampaikan bahwa defisit itu sudah malah melebihi dari defisit yang disampaikan Amerika Serikat," ujar Haryo dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Haryo belum merinci berapa nilai total dan detail perjanjian bisnis yang sudah disepakati para pengusaha Indonesia dengan pihak AS. Namun ia memastikan sejumlah perusahaan besar sudah menandatangani nota kesepahaman.
Beberapa pihak yang terlibat di antaranya PT Pertamina untuk impor energi, FKS Group dan PT Sorini Agro Asia Korindo untuk impor jagung. Selain itu juga ada Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk impor kapas, dan Asosiasi Produsen Tepung Indonesia untuk impor gandum dari AS.
Namun Haryo enggan berspekulasi soal seberapa besar dampak kesepakatan ini terhadap kebijakan tarif Trump. Ia hanya memastikan, pemerintah Indonesia terus melanjutkan perundingan dan menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra dagang strategis di kancah internasional.
"Perundingan ini masih tetap berlangsung, diskusi ini dan kita akan menonjolkan atau mengutamakan pihak Amerika Serikat bahwa Indonesia adalah negara yang strategis dalam perdagangan internasional. Jadi kita berharap mendapatkan semacam kesepakatan yang lebih baik dari yang ada sekarang," pungkasnya.
Simak juga Video: Rayu AS Rp 551 T Kandas, RI Tetap Dihajar Tarif Trump 32%
(hal/rrd)