Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan peranan lembaga internasional dan multilateral hari-hari ini sangat lemah bahkan tidak dihormati. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan invasi militer hingga perang dagang akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Lembaga yang dimaksud seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), hingga Bank Dunia (World Bank). Padahal lembaga-lembaga itu dibentuk pasca Perang Dunia II untuk menyelesaikan sengketa hingga permasalahan yang terjadi antar negara.
"Hari-hari ini peranan dari lembaga-lembaga multilateral itu menjadi sangat lemah atau tidak dihormati. Yang terjadi adalah hampir mirip dengan sebelum Perang Dunia II, yaitu kalau negara punya tujuan dan punya kepentingan, dia kemudian secara sepihak bisa memaksakan kehendaknya kepada negara lain," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/7/2025).
Sebagaimana diketahui, Trump telah mengumumkan tarif impor tinggi untuk mitra dagangnya yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing 25%.
Kondisi ini, menurut Sri Mulyani, membuat situasi global sangat tidak stabil (volatile) dan kompleks. Tidak heran jika berbagai lembaga internasional memangkas proyeksi ekonomi global tahun ini dan tahun depan.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global tahun 2025 hanya tumbuh 2,8% pada 2025 dan 3% pada 2026. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan hanya 2,3% di 2025 dan 2,4% di 2026.
"Inilah yang sedang kita hadapi, yang tadinya negara dalam konteks global bekerja sama, di mana satu negara bisa sejahtera dan makmur dengan mengajak negara lain untuk ikut sejahtera, sekarang kalau satu negara sejahtera, berarti negara lain akan berkorban atau terkorbankan," ucap Sri Mulyani.
RI Lanjutkan Negosiasi Tarif Trump
Sri Mulyani mengungkapkan saat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang melakukan negosiasi lanjutan di AS usai Trump menetapkan tarif dagang sebesar 32% untuk Indonesia.
Dia mengatakan Indonesia termasuk dari 12 negara yang diberikan tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025. Di sisa waktu yang ada, ia berharap akan ada hasil lebih baik dari negosiasi lanjutan ini.
"Kami bersama kementerian terkait, Pak Menko sekarang sedang pergi ke AS. Beberapa langkah-langkah yang selama ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga dengan pemerintah AS, akan terus kita bahas," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut negosiasi lanjutan ini di antaranya membahas kekhawatiran AS mengenai tarif dan hambatan non-tarif, serta keinginan agar Indonesia investasi di AS. Saat ini pemerintah disebut terus mengatur langkah apa yang dinilai perlu untuk memberikan tawaran tambahan.
"Menyangkut concern mereka tarif, non-tariff barriers maupun mereka juga di suratnya itu mengundang investasi Indonesia di sana yang nanti juga dibutuhkan. Jadi saat ini kami dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya terus meng-organize langkah-langkah apa yang perlu untuk kita tetap bisa memberikan tambahan-tambahan. Diharapkan tetap pada awal Agustus kita bisa dapatkan term yang lebih baik," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan bahwa negosiasi belum gagal. Waktu yang ada disebut akan dimanfaatkan untuk dilakukan pembahasan lanjutan. "Kan sedang dalam pembahasan, jadinya (nanti) kita liat ya," imbuhnya.
Tonton juga video "Sri Mulyani Sebut PBB-Bank Dunia Sangat Lemah Hadapi Tarif Trump" di sini:
(aid/acd)