Prabowo Ogah Istilah Koperasi 'Ketua Untung Duluan' Muncul Lagi!

Peluncuran Kopdes Merah Putih

Prabowo Ogah Istilah Koperasi 'Ketua Untung Duluan' Muncul Lagi!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 21 Jul 2025 13:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto /Foto: YouTube Setpres
Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar manajemen Koperasi Desa Merah Putih bisa bekerja lebih baik dan bersih. Dia mengingatkan agar pengawasan pengurus koperasi bisa dijalankan dengan baik usai dirinya melakukan Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Prabowo bercerita dulu ketika gerakan Koperasi Unit Desa (KUD) digalakkan di era orde baru, seringkali terdengar cerita penyelewengan oleh manajemen koperasi. Bahkan istilah KUD sampai dipelesetkan jadi 'Ketua Untung Duluan.'

"Dulu orde baru ada KUD. Cuma akhinya diplesetin, KUD itu jadi singkatan 'Ketua Untung Duluan,' ini tak boleh terjadi lagi," sebut Prabowo dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan d KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut pengalamannya, khususnya saat masih jadi tentara, memang seringkali koperasi dijadikan obyek bancakan oleh manajemen. Dana yang dikumpulkan untuk anggota justru diselewengkan untuk kepentingan dan keuntungan pengelola.

Dia bercerita saat dirinya masih jadi tentara, dia sempat bertugas untuk memimpin di Batalyon Infanteri 328. Suatu hari, Prabowo sempat meminta laporan koperasi yang ada di tempat itu. Dirinya pun memanggil Ketua Koperasi tersebut, untuk dimintai laporan. Namun, anehnya pengelola koperasi itu justru takut bertemu Prabowo, bahkan sampai gemetaran ketika membawa dokumen laporan tersebut.

ADVERTISEMENT
Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putihPresiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

"Ini kejadian tak boleh dicontoh, saya pernah jadi Komandan Batalion Cilodong Kostrad, sudah sekian bulan saya belum pernah dapat laporan Ketua Koperasi, niatnya baik, gimana kondisi koperasi kita, tolong panggil ketua koperasi, ketuanya seorang kapten," kisah Prabowo.

"Tok, tok, tok... Masuk dia masuk dia bawa map. Lho kok dia gemetaran? Kertasnya bergetar. Pasti ada sesuatu yang dia takutin kan," katanya melanjutkan sambil memperagarkan gerakan bawahannya yang membawa dokumen sambil gemetaran.

Melihat ada yang tidak beres, akhirnya Prabowo pun langsung meminta Intel untuk mengaudit apa yang terjadi di koperasi tersebut. Dia khawatir ada penyelewengan yang dilakukan oleh bawahannya karena untuk melapor saja sampai harus ketakutan.

"Kasih intel periksa ini koperasi. Niatnya tidak diperiksa, niatnya mau dapat laporan, tapi dia sendiri (gemeteran)," lanjut Prabowo.

Namun dia meyakini peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memberikan warna baru bagi perkoperasian di Indonesia. Koperasi Merah Putih disebut Prabowo akan menjadi milik masyarakat luas bukan cuma segelintir pengelola seperti praktik buruk zaman dahulu.

Dia berpesan kepada Menteri dan Wakil Menteri Koperasi agar pengawasan pada tiap koperasi diperketat. Kalau perlu, semua kemajuan teknologi digunakan untuk melakukan pengawasan. Dan untuk kesekian kalinya dia kembali menegaskan jangan sampai lagi anggapan koperasi 'Ketua Untung Duluan' muncul lagi.

"Semua ada sistemnya, aliran uang masuk keluar semua pakai teknologi. Kata-kata 'Ketua Untung Duluan,' jangan berlaku lagi di era sekarang. Kepala Desa juga harus sanggup, Kepala Desa mengawasi? Ketua Koperasi harus diawasi semua," tegas Prabowo.

Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

Tonton juga video "Sentilan Prabowo ke Orang Kaya Ogah Buat Koperasi: Maunya PT" di sini:

(hal/rrd)

Hide Ads