Menjaga Daya Beli, Membuka Peluang: Merespons Hasrat Ekonomi di Tengah Tantangan Fiskal

Pertumbuhan & Pekerjaan Layak

Mencapai pertumbuhan 8% bukan sekadar target angka, melainkan sebuah pertaruhan besar untuk menciptakan jutaan lapangan kerja layak dan berkualitas dalam skala masif. Ini menuntut APBN untuk lebih berani dan tepat sasaran dalam mendorong investasi dan program yang secara fundamental mentransformasi ekonomi.

Sektor industri strategis, misalnya, akan terus menerima dukungan-tetapi fokusnya harus lebih tajam. Bukan hanya sekadar investasi, melainkan investasi yang benar-benar menciptakan lapangan kerja di hulu hingga hilir, dari baterai kendaraan listrik hingga data center. Apakah insentif fiskal yang diberikan sudah optimal dan tidak kontraproduktif? Ini harus terus diawasi.

Tidak kalah krusial adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif. Mereka adalah pondasi ekonomi kerakyatan dan harapan utama penyerap tenaga kerja. APBN 2025-2026 harus menjadi katalisator sejati, bukan hanya sekadar penyalur.

Perluasan akses pembiayaan KUR, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pasar digital harus diiringi dengan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Apakah program-program ini benar-benar menyentuh UMKM di akar rumput, atau hanya dinikmati segelintir yang sudah maju?

Peran Negara Penentu

Kesimpulannya, APBN 2025-2026 adalah instrumen strategis yang dihadapkan pada dilema besar dan ekspektasi tinggi, menuntut peran negara yang jauh lebih dari sekadar fasilitator. Negara harus menjadi arsitek utama yang merancang dan memastikan setiap elemen kebijakan fiskal bekerja sinergis untuk mencapai pertumbuhan 8% yang inklusif.

Ini bukan hanya tentang menjaga disiplin fiskal, tetapi tentang keberanian mengambil langkah akseleratif yang terukur, dengan fokus mutlak pada produktivitas, pemberdayaan, serta komitmen tak tergoyahkan untuk melindungi daya beli dan menciptakan lapangan kerja.

Jika negara gagal menjalankan peran penentu ini, risiko melesetnya target pertumbuhan dan menumpuknya persoalan sosial akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. APBN, pada akhirnya, adalah cerminan tekad kolektif untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, seiring dengan ambisi besar bangsa ini.

Namun, jalan menuju sana tidaklah mudah, dan setiap rupiah APBN harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan efektivitas maksimal.

Rioberto Sidauruk
Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI