Sri Mulyani Pamer Kemiskinan Terendah, tapi 23 Juta Orang Masih Susah

Sri Mulyani Pamer Kemiskinan Terendah, tapi 23 Juta Orang Masih Susah

Ilyas Fadilah - detikFinance
Jumat, 22 Agu 2025 13:01 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan APBN masih surplus Rp 22,8 triliun per 15 Maret 2024. Pengumuman disampaikan dalam jumpa pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut angka kemiskinan turun ke level di bawah 9%. Ini merupakan pertama kalinya angka kemiskinan berada di bawah level tersebut.

Secara angka, persentase tersebut setara 23,9 juta orang pada 2025. Jumlah tersebut turun dibanding angka kemiskinan 2024 yang sebanyak 25,2 juta orang, serta 2023 yang sebanyak 25,9 juta orang.

"Tingkat kemiskinan juga pertama kali turun di bawah 9% yaitu 8,47%. Meskipun headcount-nya ada di angka 23,85 juta. Jumlah penduduk miskin kita juga turun dari 25,22 ke 23,9 juta orang," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tingkat Pengangguran Turun

Bendahara negara juga memamerkan angka pembukaan lapangan kerja yang mencapai 3,59 juta orang pada 2025. Angka ini naik dibanding 2024 yang sebesar 3,55 juta lapangan kerja.

Sementara itu tingkat pengangguran turun ke level 4,76% dari tingkat pengangguran terbuka. Secara angka, jumlahnya setara 7,3 juta orang, masih lebih tinggi dibanding tahun 2024 yang sebanyak 7,2 juta (4,82%).

ADVERTISEMENT

"Dan stabilitas ekonomi telah memberikan perbaikan pada beberapa indikator kesejahteraan. Tingkat pengangguran kita menurun di 4,76% dari tingkat pengangguran terbuka dimana lapangan kerja yang tercipta naik dari 3,55 ke 3,59 juta," jelas Sri Mulyani.

Fungsi APBN

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan fungsi APBN sebagai instrumen yang terus diandalkan oleh semua pihak, termasuk masyarakat, sehingga kesehatan APBN perlu dijaga untuk menjamin stabilitas ekonomi negara.

"Betapa harapan masyarakat terhadap APBN itu begitu sangat beragam dari mulai untuk distribusi yaitu masalah pemerataan, keadilan, alokasi untuk memajukan daerah-daerah terutama yang tertinggal dan pada saat Indonesia mengalami gejolak akibat dampak global selalu APBN menjadi instrumen untuk menjadi buffer yang penting," bebernya.

Ia juga menyebut Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Danantara dan swasta untuk membagi beban yang ada. Harapannya hal itu bisa membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih maju.

"Kami akan bekerja sama dengan Danantara dan swasta terutama agar beban tidak seluruhnya ada di APBN namun bisa kemudian mesin pertumbuhan bisa dibagi kepada Danantara dan juga swasta di dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia," tutup Sri Mulyani.

Simak juga Video Prabowo: BPS Lapor ke Saya, Angka Pengangguran-Kemiskinan Menurun

(ily/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads