Parlemen Malaysia mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pekerja Gig atau Gig Workers Bill pada 28 Agustus 2025. Keputusan ini dinilai menjadi tonggak penting dalam melindungi pekerja gig atau pekerja harian lepas.
Aturan ini lahir setelah protes bertahun-tahun atas dugaan praktik eksploitatif oleh perusahaan berbasis teknologi. Desakan perlindungan makin kuat seiring berkembangnya industri bernilai miliaran ringgit yang selama ini beroperasi di luar hukum ketenagakerjaan formal.
Dikutip dari Malay Mail, Selasa (2/8/2025), data Kementerian Sumber Daya Manusia (Kesuma) Malaysia menyebut sekitar 1,2 juta warga Negeri Jiran saat ini memperoleh penghasilan dari kerja gig, dengan e-hailing atau layanan transportasi online menjadi sektor yang paling menonjol.
Angkatan Kerja Malaysia
Per kuartal I-2025, total angkatan kerja Malaysia berjumlah 16,7 juta orang, dengan 3,45 juta di antaranya bekerja di sektor informal, setara dengan 20,65% dari total tenaga kerja. Dari kelompok ini, sekitar 1,2 juta orang merupakan pekerja gig dan pekerja mandiri.
Berdasarkan catatan Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso), terdapat 133.481 pekerja yang berkontribusi di bawah sektor p-hailing (layanan pengantaran barang/makanan)dan 189.450 di bawah sektor e-hailing.
Dengan adanya undang-undang baru, semua platform dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja gig, termasuk Grab dan Foodpanda, wajib menyediakan kontrak yang secara jelas memuat standar minimum mengenai ketentuan pembayaran, pengaturan kerja, perlindungan asuransi, serta prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK).
UU Larang Penonaktifan Sepihak
Untuk menekan praktik tidak adil, undang-undang ini melarang perubahan tarif sepihak, penonaktifan akun tanpa alasan jelas, dan pembatasan kerja di banyak platform sekaligus.
Aturan ini juga membentuk Tribunal Pekerja Gig yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan memerintahkan pemulihan, seperti pengaktifan kembali, kompensasi, atau pembayaran upah yang tertunggak.
Untuk pertama kalinya, pekerja akan memiliki hak untuk didengar sebelum ada penangguhan. Jika terbukti tidak bersalah, mereka akan diberikan kompensasi setengah dari rata-rata pendapatan hariannya, yang mana perlindungan ini tidak tersedia sebelumnya.
(ily/ara)