Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa kondisi keamanan akan kembali stabil. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan agar Polri dan TNI bertindak tegas terhadap para perusuh yang merusak aksi unjuk rasa damai.
Kadin siap bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembalikan situasi aman agar kegiatan usaha kembali berjalan normal. Mengingat, situasi keamanan di Tanah Air yang tidak stabil memicu inflasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Para pelaku bisnis dari berbagai asosiasi yang tergabung dalam Kadin Indonesia meminta aparat penegak hukum untuk segera menstabilkan kondisi keamanan. Pasalnya pengiriman barang kini mulai terhambat bahkan terhenti akibat terganggunya rantai pasok.
Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam dialog secara daring dengan para pengusaha anggota luar biasa (APL) Kadin menyatakan, jaminan keamanan perlu diberikan kepada pelaku ekonomi di setiap simpul jalur distribusi dan di semua sentra produksi.
"Pernyataan tegas Presiden Prabowo sudah memberikan kita rasa tenang. Kadin mendukung langkah penerbitan dan penegakan hukum yang dilakukan Polri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).
Sopir Truk Takut Kirim Barang
Anggota asosiasi di berbagai jenis industri di Tanah Air mengalami masalah akibat aksi unjuk rasa anarki. Mereka mengalami terkena berat. Selain masalah kenaikan pajak, izin investasi yang tidak lancar, mereka kini mendapat tekanan hebat akibat masalah keamanan yang menghambat rantai pasok.
Anindya mendengar secara langsung kondisi terkini dari para pengusaha anggota Kadin yang tergabung dalam 200 asosiasi. Yang paling menonjol adalah kondisi rantai pasok yang sudah mulai terkena dampak aksi demo anarkis. Para sopir truk tidak berani mengendarai truk untuk mengirim barang.
Pabrik yang membutuhkan bahan baku dan komponen tidak bisa mendapatkan pasokan. Perusahaan ritel tidak bisa lagi menerima pengiriman barang, termasuk bahan pangan.
Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat. Gangguan keamanan di Jakarta, Debotabek, dan di berbagai kota besar di Indonesia memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan WFH (work from home), padahal tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dari rumah.
Ada banyak pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik, WFO (work from office). Ketakutan karyawan masuk kantor juga mengurangi pendapatan usaha mikro dan ultra mikro, juga para pengemudi ojol.
"Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal," ujar pria yang akrab disapa Anin itu.
(ily/ara)