Komisi II DPR RI telah membatalkan seluruh agenda perjalanan luar negeri. Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR dalam menyikapi gelombang aksi massa beberapa waktu terakhir.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Sebagaimana arahan Presiden dan Pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR," ujar Rifqi di Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Rifqi mengatakan, dana yang sudah dijadwalkan untuk kegiatan tersebut telah diminta agar dikembalikan ke kas negara melalui Sekretariat Komisi II DPR. Ia berharap, dana tersebut bisa disalurkan untuk kepentingan program yang lebih bersifat kerakyatan.
Selain itu, RIfqi juga menekankan, pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan 3 fungsi konstitusional yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Hal ini salah satunya dengan memastikan bahwa seluruh sidang dan rapat Komisi II akan terus disiarkan secara terbuka.
"Seluruh sidang-sidang dan rapat Komisi II ini akan terus disiarkan secara terbuka dan live untuk menjadi bagian dari pengawasan publik atas kinerja kita bersama kami Komisi II DPR RI dan para mitra yang hadir," ujarnya.
Rapat pada hari ini sebetulnya digelar untuk membahas siklus anggaran terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (KL) 2026 sebagai bagian dari siklus anggaran untuk penyusunan RAPBN masing-masing KL 2026. Namun Rifqi membuka rapat tersebut dengan pembahasan terkait isu terkini.
Di samping itu, ia juga mengapresiasi Kemendagri yang memberikan instruksi ke seluruh kepala daerah dalam menyikapi situasi kebangsaan beberapa waktu terakhir. Hal ini salah satunya dengan mengimbau agar dilakukannya penghematan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial.
"Kami berharap Kemendagri bisa mengecek 545 provinsi/kabupaten/kota. Pergeseran anggaran yang bersifat seremonial itu harus berbuah pada anggaran pro rakyat dalam caturwulan terakhir APBN 2025 ini," kata Rifqi.
Pihaknya juga mengapresiasi larangan Kemendagri kepada seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan kunjungan keluar negeri. Kemudian juga rapat-rapat koordinasi yang dilakukan Kemendagri melalui zoom meeting, yang dinilai cukup memberikan dampak efektif baik dari sisi anggaran maupun koordinasi.
Simak Video "Video Komisi XII Soal Prabowo Peringatkan Jenderal Terlibat Tambang Ilegal"
(acd/acd)