.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan serapan anggaran yang masih rendah. Persoalan ini sebelumnya disorot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dadan mengatakan, penyerapan anggaran di BGN sangat erat kaitannya dengan jumlah penerima manfaat. Dalam hal ini, mesin penyerapan anggaran adalah jumlah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun demikian, pada awal pelaksanaan program MBG pemerintah masih cukup berhati-hati. Pada Januari jumlah SPPG baru mencapai 190 SPPG, dengan asumsi satu SPPG menyerap Rp 1 miliar per bulan, pada kala itu penyerapan anggaran baru Rp 190 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satu SPPG berdiri satu hari, maka Rp 1 miliar satu bulan akan terserap. Kita kenapa lambat di awal? Karena kan banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan. Januari itu kan hanya 190 SPPG, itu penyerapannya berapa? Hanya Rp 190 miliar," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Per hari ini, Dadan mengatakan, sudah ada 8.344 SPPG beroperasi dan diperkirakan realisasi penyerapan anggaran telah mencapai Rp 8,3 triliun. BGN menargetkan, realisasi terus bertambah seiring waktu.
Ditargetkan pada bulan ini jumlah SPPG bertambah menjadi 10.000 sehingga realisasi bisa tembus Rp 10 triliun. Dadan menargetkan, pada Oktober mendatang jumlah SPPG bertambah menjadi 20.000 sehingga penyerapannya bisa tembus hingga Rp 29 triliun.
"November itu sudah Rp 20 triliun sendiri. Seperti itu mekanismenya, sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar. Bukan diada-adakan, tetapi karena SPPG-nya bertambah," ujarnya.
Jadi Jumpa Pers Rutin?
Sementara saat ditanya tentang permintaan Purbaya agar BGN mengadakan jumpa pers update realisasi keuangan secara rutin, Dadan mengatakan komunikasi intensif terus berjalan. Kementerian Keuangan juga memantau rutin.
"Saya perlu informasikan bahwa saya dengan menkeu itu setiap saat (koordinasi), mereka kan mantau setiap saat. Bahkan dengan Bu Sri Mulyani dulu kan sudah dua atau tiga kali konferensi pers. Jadi, karena Pak Menkeu baru, nanti kita akan lakukan dengan Pak Menkeu baru, tapi dengan tiga wamennya kan sudah biasa," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya penyerapan anggaran BGN untuk program MBG. Pihaknya sudah memantau aktivitas BGN, namun dinilai masih baik sehingga belum diketahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran.
"Saya bilang ya udah nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya," kata Purbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
Purbaya menilai, penyerapan anggaran yang lambat disertai rentetan masalah di baliknya bisa saja menjadi penyebab dampak MBG kurang optimal bagi pertumbuhan ekonomi. Ia teringat masa saat ada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk memantau penyerapan anggaran.
Dalam catatan detikcom, program MBG pada tahun ini mendapat alokasi Rp 71 triliun. Per 19 Agustus 2025, tercatat anggaran yang terserap baru mencapai Rp 10,3 triliun atau sekitar 14,5%. Dari jumlah dana tersebut, 20 juta orang tercatat sudah jadi penerima manfaat MBG, baik dari siswa, ibu hamil atau menyusui, serta balita.
Simak juga Video Komisi IX ke BGN: Jangan Hanya Sekadar Laporan 'Asal Bapak Senang'
