Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), bersama Aliansi G20 EMPOWER Indonesia (The G20 Alliance for the Empowerment and Progression of Women's Economic Representation), menegaskan komitmen memperkuat posisi nasional dalam forum Empowerment of Women Working Group (EWWG) Presidensi Afrika Selatan 2025.
Forum ini mengangkat tiga isu utama: care economy, inklusi keuangan bagi perempuan, serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan femisida.
Untuk memperkuat substansi intervensi, KemenPPPA dengan dukungan MicroSave Consulting (MSC) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema inklusi keuangan di Jakarta, Kamis (2/10). FGD ini menghadirkan G20 EMPOWER, Women 20 (W20), B20, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk merumuskan masukan bagi posisi Indonesia di forum global tersebut.
Wakil Ketua Umum IWAPI Bidang ESDM sekaligus Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan pentingnya membangun solusi bersama untuk memperluas akses keuangan perempuan.
"Dengan semangat Uhuru atau kebebasan, G20 EMPOWER ingin memastikan perempuan meraih kemandirian ekonomi," ujar Rinawati.
Dia juga menekankan tiga pilar prioritas EMPOWER dalam komunike global, yaitu kepemimpinan perempuan di dewan direksi, UMKM milik perempuan naik kelas melalui inclusive procurement, serta peningkatan peran perempuan di bidang STEAM dan digital.
Saat ini, kesenjangan pembiayaan global (credit gap) bagi perempuan mencapai USD 1,5 triliun. Di Sub-Sahara Afrika, gap tersebut masih sebesar USD 42 miliar. Tanpa akses pembiayaan inklusif, usaha perempuan sulit berkembang.
Untuk menjawab tantangan ini, G20 EMPOWER mendorong solusi melalui pengadaan barang dan jasa yang inklusif, gender bonds, blended finance, dan digital finance.
Indonesia menjadi negara percontohan yang telah mengadopsi WE Finance Code, dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB). IWAPI bersama sejumlah bank dan lembaga keuangan nasional juga telah bergabung sebagai signatories.
"Dengan WE Finance Code, kami mendorong perubahan nyata from policy to practice untuk memperluas akses keuangan UMKM perempuan di Indonesia dan dunia," jelas Rinawati.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menegaskan bahwa inklusi keuangan perempuan adalah isu lintas sektor.
"Inklusi keuangan perempuan adalah isu lintas sektor. Kehadiran G20 EMPOWER, W20, dan B20 Indonesia menunjukkan bagaimana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bisa saling menguatkan. Indonesia siap membawa suara perempuan ke meja global sekaligus menawarkan solusi nyata," tegas Amurwani.
Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Wilayah I, Eni Widiyanti, menyebut diskusi ini sebagai langkah penting untuk menyatukan suara nasional.
"Rekomendasi yang kita bawa tidak hanya relevan secara global, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan nasional," ujarnya.
Sementara itu, Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessi D. Yosetya, menekankan kesinambungan agenda sejak Presidensi Indonesia 2022.
"Kami konsisten mendorong UMKM perempuan, kepemimpinan perempuan, serta peran perempuan di dunia digital. Kini, sinergi publik-swasta semakin mempercepat transformasi inklusi keuangan perempuan," tutur Yessi.
Untuk memastikan keberlanjutan lintas presidensi, G20 EMPOWER Indonesia mengusulkan Blueprint 2026-2030, penguatan peran Troika, serta integrasi WE Finance Code dalam KPI EMPOWER global.
"EWWG hadir di ranah kebijakan, EMPOWER fokus pada implementasi. Indonesia siap memastikan kesinambungan lintas presidensi," ujar Rinawati.
FGD ini menjadi langkah strategis menjelang kehadiran delegasi Indonesia pada Technical Meeting (27-29 Oktober 2025) dan Ministerial Meeting (30-31 Oktober 2025) G20 EWWG di Afrika Selatan.
"Inklusi keuangan perempuan bukan hanya soal keadilan, tetapi strategi ekonomi. Mari jadikan Presidensi Afrika Selatan sebagai warisan penting bahwa representasi itu esensial, kesempatan harus terukur, dan transformasi terus berjalan," kata Rinawati.
(fdl/fdl)