Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan alasan pihaknya memilih pakai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Dadan, dengan kehadiran SPPG dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Dadan menilai kehadiran SPPG dapat membentuk pasar baru. Terlebih, satu SPPG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat MBG.
Ia mencontohkan, setiap SPPG diberi anggaran sebesar Rp 10 miliar. Di mana sebanyak 95% digunakan untuk membeli bahan baku dan 10% digunakan untuk membayar upah pekerja SPPG.
"Di mana di situ (SPPG) ada ibu yang selama ini tidak bekerja jadi bisa bekerja dan kemudian bisa mendapatkan tambahan penghasilan sehingga kemiskinan ekstrem bisa kita hilangkan di lokasi dimana SPPG berdiri," kata Dadan Dadan dalam acara 'Zona Pangan' secara daring, Selasa (7/10/2025).
Selain itu, ia menilai kehadiran SPPG juga dapat menyerap produk-produk pertanian serta perikanan setempat. Dadan menilai hal ini memicu munculnya rantai pasok yang besar di mana selama ini belum berjalan.
Berangkat dari situ, Dadan menilai anggaran MBG lebih baik disalurkan melalui SPPG daripada langsung ke penerima manfaat atau orang tua siswa. Di sisi lain, dengan menyalurkan langsung ke penerima manfaat, Dadan khawatir anggarannya disalahgunakan.
"Makanya kita kemudian tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua. Kemudian orang tua suruh masak. nah itu satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa uang yang tidak akan tepat guna yang terbuat. Kemudian tidak membentuk ekosistem," tambah ia.
Sejauh ini, Dadan menerangkan BGN telah berhasil mengoperasikan 10.681 SPPG di seluruh Indonesia. Setiap SPPG mempekerjakan 50 orang dengan minimal 15 supplier.
Dari total jumlah SPPG yang sudah berdiri, Dadan menyebut tidak menggunakan anggaran dari APBN. Para mitra lah yang berkontribusi dalam membangun SPPG.
"Saat ini 100% dari 10.681 itu adalah kontribusi dari para mitra dan belum satupun SPPG yang dibangun melalui dana APBN," imbuh Dadan.
Simak juga Video 'Pengamat Soroti Kepengurusan BGN yang Bukan Diisi Ahli Gizi':
(rea/rrd)