Malaysia berencana meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat sistem perlindungan sosial tahun depan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 470 miliar ringgit (US$ 111,40 miliar) atau sekitar Rp 1.847 triliun (kurs Rp 3.900/MYR).
Informasi tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sebagai upaya untuk memperkuat penerimaan pemerintah di tengah ketidakpastian eksternal. Angka 470 miliar ringgit ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah, dengan rinciannya terdiri atas investasi dari beberapa perusahaan dan badan hukum milik negara.
Sebagaimana dilansir dari Reuters, Sabtu (11/10/2025), rencana belanja Malaysia 2026 direvisi tajam, dari sebelumnya hanya sebesar 419,2 miliar ringgit yang diusulkan dalam laporan pemerintah tepat sebelum pidato Anwar pada hari Jumat.
Malaysia telah mempertahankan pertumbuhan yang stabil meskipun ekspornya terdampak oleh perubahan tarif AS. Namun negara ini perlu meningkatkan pendapatan untuk mengurangi defisit dan mengejar tujuan pembangunan ekonomi yang dicanangkan dalam rencana lima tahun pada bulan Juli.
"Kami memilih jalan reformasi yang berliku dan sulit, disiplin fiskal yang ketat, dan penguatan kelembagaan, sebagai satu-satunya jalan yang memastikan negara terselamatkan dalam jangka panjang," kata Anwar.
Sejak memimpin pada tahun 2022, Anwar telah memperkenalkan langkah-langkah untuk memperkuat kas pemerintah, termasuk kenaikan upah minimum, perluasan pajak penjualan, dan penghapusan subsidi bensin dan solar untuk beberapa segmen masyarakat.
Baca juga: Terbaru! Utang Pemerintah Kini Rp 9.138 T |
Dalam pidatonya di hari Jumat kemarin, Anwar mengatakan, pemerintah akan melanjutkan usulan pajak karbon mulai tahun depan, dimulai dengan sektor besi, baja, dan energi. Pemerintah juga akan menaikkan tarif cukai minuman beralkohol dan tembakau mulai November, dan menerapkan e-faktur sepenuhnya tahun depan untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik.
Langkah-langkah ini diambil seiring upaya Malaysia untuk mengurangi ketergantungannya pada pendapatan berbasis minyak. Adapun salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatn pemerintah ialah perusahaan energi milik negara, Petronas.
Menurut laporan proyeksi fiskal dan ekonomi yang dirilis bersamaan dengan pengumuman anggaran pada Jumat, Petronas diperkirakan akan membayarkan dividen sebesar 20 miliar ringgit pada tahun 2026. Angka ini menjadi terendah sejak 2017.
Anwar mengatakan, pemerintah akan berfokus mendorong pengembangan sektor semikonduktor, transisi energi, dan digital, termasuk alokasi dana sebesar 5,9 miliar ringgit untuk penelitian dan pengembangan (R&D) kecerdasan buatan (AI).
Ia juga menambahkan, lembaga dana kekayaan negara Malaysia, Khazanah Nasional, akan mengembangkan kegiatan hilirisasi di sektor logam tanah jarang (rare earth) melalui kerja sama internasional.
Pada pekan lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah Malaysia tengah melakukan pembicaraan dengan China terkait pengolahan logam tanah jarang. Khazanah akan bermitra dengan perusahaan asal China untuk membangun fasilitas pemurnian (refinery) di Malaysia.
(shc/eds)