Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan adanya temuan beras impor ilegal 250 ton di Sabang. Saat ini, ratusan ton beras ilegal disegel di gudang milik perusahaan swasta, yakni PT Multazam Sabang Group.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pihaknya menggandeng aparat hukum untuk mendalami pelaku impor beras ilegal tersebut. Adapun pengusutan saat ini masih terus dilakukan.
"Siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan," ungkap Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Pengadegan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).
Meski impor dilakukan pada zona perdagangan bebas atau free trade zone, Amran menegaskan kegiatan tersebut mesti sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kementan. Di sisi lain, ia menyebut impor beras berasal dari Thailand dan Vietnam yang memiliki harga lebih murah.
"Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan. Itu alasannya," ungkapnya.
Amran menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk memastikan impor tersebut. Ia juga memastikan perizinan ke jajarannya setingkat direktorat jenderal (dirjen), deputi, hingga Bapanas.
Namun hasilnya, tidak ada pihak pemerintah pusat yang telah menyetujui impor beras tersebut. Amran pun menegaskan, stok beras di Sabang dalam kondisi melimpah.
"Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 402 ton untuk 3 bulan, siap. Jadi, stok kita hbanyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan," jelas dia.
(kil/kil)