.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat dua Mal Pelayanan Publik (MPP) di Aceh terdampak langsung banjir. Layanan di sejumlah daerah lain di Sumatera tetap berjalan dengan pengawasan ketat.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor.
"Di Sumatera, di Provinsi Aceh kami laporkan ada 2 MPP yaitu Kabupaten Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak langsung, dan satu wilayah yaitu Aceh Tengah berpotensi terdampak," kata Otok dalam acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Triwulan IV di Kantor Kementerian PANRB, Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya di Sumatera Barat, sebanyak 11 MPP dalam kondisi tetap beroperasi. Namun demikian, pihaknya mencatatkan penurunan jumlah pengguna layanan.
"Di Sumatera Barat ada 11 MPP, alhamdulillah tidak mengalami kerusakan. Tetap beroperasi, namun terjadi penurunan pengguna. Hal ini dikarenakan ada akses jalan transportasi dari wilayah berdampak masih terbatas," ujarnya.
Sedangkan di Sumatera Utara, lanjut Otok, tidak terdapat MPP yang terdampak bencana. Kondisi berstatus aman sehingga MPP dapat melakukan pelayanan sebagaimana mestinya.
Percepatan Layanan
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widiyantini mengatakan, proses identifikasi telah dilakukan atas pelayanan publik di kawasan terdampak bencana banjir Sumatera. Ia juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan.
Rini juga bilang, Kementerian PANRB juga akan melakukan sejumlah langkah intervensi agar pelayanan terhadap masyarakat di sekitar kawasan terdampak bencana tidak terganggu. Salah satu langkah intervensi ini dalam bentuk percepatan proses birokrasi layanan.
"Misalnya ada orang yang memang sudah waktunya harus bikin SIM, maka tentunya kita akan mendorong layanan untuk dikaitkan dengan SIM itu bisa dipercepat," ujar Rini, ditemui usai acara.
Selain itu, pihaknya bersama lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga terus berkoordinasi dalam melakukan tindak pengamanan arsip dan dokumen fisik di lokasi bencana.
Kementerian PANRB juga masih terus melakukan perhitungan terhadap jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak bencana.
"ASN semuanya sedang sibuk juga, sedang membantu masyarakat tentunya. Kita juga ingin melihat ASN yang terdampak seperti apa supaya nanti mereka juga bisa tetap mendapatkan hak-haknya," kata Rini.
Sumatera menjadi pulau kedua dengan jumlah MPP terbanyak di Indonesia, sejumlah 78 MPP. Sedangkan secara keseluruhan, di Indonesia saat ini telah beroperasi sebanyak 305 MPP yang tersebar di berbagai wilayah.
Terbaru, ada 9 MPP yang baru diresmikan pada hari ini, sebagian besarnya terletak di Pulau Sumatera. Kesembilan MPP ini antara lain MPP Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Bintan, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Cianjir, Kabupaten Balangan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Buol.
Lihat juga Video: Sejumlah Titik di Aceh-Sumatera Masih Sulit Diakses, Ini Daftarnya
