Arus untuk angkutan logistik selama momen natal dan tahun baru harus tetap lancar. Pada akhir tahun, seluruh kegiatan pembangunan biasanya mengejar untuk menyelesaikan tanggungan program-program yang menjadi target 2025.
"Pada periode ini dibutuhkan percepatan pembangunan. Itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat," kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Maka menurutnya, pembatasan truk sumbu 3 seyogyanya tidak diberlakukan pada saat libur Nataru 2025/2026. Dia mengatakan tentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas logistik agar tidak terhambat adalah pemerintah.
"Karenanya, yang harus dilakukan pemerintah agar tidak menghambat arus logistik itu adalah mengatur jalur distribusinya, bukan membatasinya," ucapnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, arus logistik itu tidak bisa dibatasi operasionalnya. Bambang mengatakan, pemerintah harus bisa mencari solusi agar arus logistik itu tetap berjalan.
Dia menyarankan agar arus logistik saat Nataru diarahkan melalui jalur utara Jawa. Jalur ini terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan laut besar dan kawasan-kawasan industri yang berada di Jawa bagian utara.
Selain itu, lanjutnya, mayoritas tujuan distribusi logistik itu menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan ke luar negeri seperti Singapura dan lainnya. Apalagi untuk angkutan laut, Indonesia itu pengumpan atau feeder untuk transhipment di Singapura sebagai hub.
"Jadi, itu tidak boleh terhambat," tegasnya.