.webp)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Aturan tidak akan diubah kecuali ada kondisi darurat besar seperti pandemi COVID-19.
"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).
Indonesia menetapkan batas defisit anggaran maksimal 3% sejak awal 2000, setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menyebut Indonesia dulu ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB. Meski kini banyak negara di kawasan itu tidak lagi mematuhinya.
"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.
Anggaran Kementerian Bakal Dipotong
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan efisiensi anggaran akan dilakukan untuk menahan defisit agar tidak melebar di tengah kenaikan harga minyak.
"Ada (pemangkasan belanja) didiskusikan nanti berapa, kalau memang harga BBM naik terus kan langkah pertama ya itu, efisiensi," kata Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Purbaya mengaku dalam seminggu ke depan akan meminta kementerian dan lembaga (K/L) untuk menghitung ulang anggaran yang bisa dipotong. Dia meminta K/L menunda program-program tambahan sampai waktu yang memungkinkan.
"Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh K/L nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong. Kan ada beberapa program tambahan, anggaran tambahan-tambahan yang membuatnya gelembung sekali. Dengan anggaran sekarang, yang pertama kita fokus ke yang ada saja, program tambahan kita tunda dulu sampai keadaan memungkinkan, sekarang jelas nggak mungkin. Jadi kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada," ucap Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menyebut pemotongan anggaran K/L belum tentu dieksekusi. Perhitungan ini sebagai langkah awal supaya ketika diperlukan, bisa dieksekusi dengan benar.
"Nanti kita mungkin dalam seminggu ke depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap ngitung, tetapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong yang mana yang mau dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan," pungkas Purbaya.
Purbaya menyebut sampai saat ini kondisi APBN masih aman. Jika kenaikan harga minyak terus berlangsung dan bertahan lama, baru pemerintah akan menghitung ulang anggaran yang ada.
"Itu kan belum kelihatan sekarang, belum stabil. Jadi kita belum lihat sampai sekarang, tapi rasanya sih anggaran cukup bertahan, kecuali naiknya tinggi sekali ya," ucap Purbaya.
