Pemerintah Buka Opsi Rombak Belanja Kementerian Imbas Perang AS-Iran

Pemerintah Buka Opsi Rombak Belanja Kementerian Imbas Perang AS-Iran

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 17 Mar 2026 10:02 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pemerintah mulai menyiapkan skema untuk mengantisipasi dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menggelar Rapat Koordinasi Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran kemarin.

Dalam unggahan Instagram resmi @sekretariat.kabinet, disebutkan salah satu opsi yang akan diambil oleh pemerintah dalam mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah adalah penyesuaian kembali anggaran belanja pemerintah.

"Dalam rapat tersebut, didiskusikan beberapa perencanaan yang akan diambil pemerintah serta rencana penyesuaian kembali anggaran pada belanja kementerian lembaga yang ada," tulis keterangan Sekretariat Kabinet, dikutip Selasa (17/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, turut hadir juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

ADVERTISEMENT

Ditegaskan juga saat ini pemerintah masih memantau perkembangan situasi secara global. Pengambilan keputusan kebijakan fiskal akan dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru.

"Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global secara dinamis sebelum mengambil keputusan kebijakan fiskal yang lebih jauh," tulis keterangan yang sama.



(hal/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads