Ekonomi Perang

Sebelum perang Iran-Israel meletus, ekonomi dunia sudah tidak aman. Telah terjadi perang perdagangan, perang energi, perang teknologi dan perang supremasi.

Dunia saat ini sedang memasuki fase transisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat penting. Sistem ekonomi global yang selama beberapa dekade didominasi kekuatan multilateral, kini bergerak menuju konfigurasi multipolar yang lebih kompleks.

Konflik di Timur Tengah, khususnya perang antara Israel dan Iran merupakan salah satu titik krusial yang mencerminkan dinamika tersebut. Konflik ini tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi global, perdagangan dan redistribusi populasi serta potensi krisis ekonomi dunia.

Akar masalah dari konflik Timur Tengah adalah perebutan sumber daya energi dan perluasan pasar, khususnya AS, China, Eropa Barat, dan Rusia. AS dan China memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas pasokan energi untuk menopang pertumbuhan ekonominya.

Lebih dari 70% konsumsi minyak China berasal dari impor, yang sebagian besar berasal dari Rusia, Iran, serta Venezuela. Produksi minyak tersebut kini akan direbut oleh AS secara paksa (Bloomberg, 2025.)

Rusia dan China memiliki kepentingan strategis untuk menyeimbangkan pengaruh AS di kawasan Timur Tengah, meskipun keterlibatan mereka sering lebih bersifat diplomatik dan ekonomi dibandingkan keterlibatan militer langsung.

Iran memiliki hubungan perdagangan dan geopolitik yang semakin intens dengan Rusia dan China dalam berbagai bidang. Iran adalah negara kuat secara ekonomi, teknologi dan militer. Iran sudah dikenakan sangsi ekonomi dan embargo perdagangan, namun ekonominya tetap kuat. Iran sudah mempersiapkan cukup lama untuk mengembangkan strategi jangka panjang dalam kerangka "economic of war".

Timur Tengah sebagai Pusat Energi Dunia

Salah satu alasan utama mengapa konflik di Timur Tengah memiliki dampak global adalah karena posisi kawasan yang penting dalam sistem energi dunia. Negara-negara seperti Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memang hanya menempati wilayah sekitar 5,1 juta kilometer persegi, atau sekitar 3,4% dari luas permukaan bumi. Namun wilayah yang relatif kecil ini menyimpan kekayaan energi yang sangat besar.

Kawasan Timur Tengah menguasai sekitar 48% cadangan minyak dunia dan sekitar 38% cadangan gas alam global. Selain itu, 5 dari 10 produsen minyak terbesar dunia berada di kawasan ini, menjadikannya pusat gravitasi dalam geopolitik energi global.

Selain dominasi cadangan energi, kontribusi produksi kawasan ini juga sangat besar. Timur Tengah memproduksi sekitar 26% produksi minyak dunia, dengan Arab Saudi sebagai produsen utama yang menghasilkan sekitar 11 juta barel minyak per hari, atau sekitar 11% produksi global. Iran sendiri merupakan salah satu produsen besar dunia dengan produksi mendekati 4 juta barel per hari, meskipun kapasitas produksinya sering terhambat oleh sanksi ekonomi internasional (Investopedia, 2025).

Tidak hanya sebagai pusat produksi energi, Timur Tengah juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam distribusi energi global. Salah satu titik paling vital adalah Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi internasional.

Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap produksi dan distribusi minyak di kawasan Timur Tengah, berpotensi mengganggu kelancaran pasokan energi global dan dapat meningkatkan harganya.

Sejumlah analis memperkirakan harga minyak dapat menembus US$ 100 per barel, bahkan lebih, apabila gangguan pasokan terus berlanjut (Reuters, 2026; Bloomberg, 2026). Hal ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global dan krisis dunia.

Persaingan geopolitik kini tidak lagi hanya berkisar pada minyak dan gas, tetapi juga meluas ke mineral kritis, seperti litium, nikel, kobalt, grafit, dan rare earths. Komoditas tersebut menjadi bahan utama teknologi transisi energi: kendaraan listrik, baterai, hingga jaringan listrik modern.

Pada 2024, permintaan litium naik hampir 30%, sementara nikel, kobalt, dan grafit meningkat sekitar 6-8%, terutama didorong sektor energi seperti kendaraan listrik dan penyimpanan baterai (IEA, 2024).

Sebagian besar analis memperkirakan konflik kemungkinan tetap terbatas karena perang besar akan merugikan semua pihak secara ekonomi. Tampaknya Iran, Israil dan AS siap dengan perang jangka panjang. Seperti Rusia yang sudah berpengalaman perang jangka panjang di Ukraina akan "mendukung" dan mengambil manfaat dari perang jangka panjang di Timur Tengah.

Dampak Geoekonomi terhadap Indonesia

Sebagai negara berkembang dengan perekonomian terbuka, Indonesia juga akan terpengaruh terhadap gejolak global. Pertama, kenaikan Harga Minyak. Salah satu jalur transmisi paling langsung adalah melalui harga energi. Indonesia masih bergantung pada impor minyak (net importir) karena produksi domestik tidak mencukupi kebutuhan nasional.

Kedua, pelemahan nilai Kurs Rupiah dan Volatilitas Pasar Keuangan. Konflik geopolitik meningkatkan permintaan terhadap dolar AS sebagai aset aman dan membuat kurs mitra dagangan akan melemah. Investor pasal modal akan mencari asset yang lebih aman (flight to quality).

Ketiga, gangguan untuk keberlangsungan APBN. Subsidi BBM dan Listrik dalam APBN akan meledak. Jika pasar keuangan terus terganggu maka biaya bunga utang pemerintah dalam APBN juga akan meningkat.

Berbeda dengan kejadian krisis global tahun 2008, terdapat Solusi dari kerjasama global, dan negara-negara G20 serta Lembaga Multilateral. Tahun 2026 tidak dapat diharapkan adanya Solusi dari G20 atau Lembaga Multilateral, maka strategi ekonomi Indonesia adalah untuk bertahan dalam masa perang menuju kemandirian ekonomi.

Strategi itu meliputi, pertama, penyelamatan APBN 2026. APBN adalah sumber dari kepercayaan ekonomi sekaligus pemulihan ekonomi kita. Kenaikan nilai ekspor komoditi sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara dalam APBN. Pemerintah wajib mengoptimalkan penerimaan negara dari SDA yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga.

Kenaikan penerimaan negara ini harus dapat menutup belanja, baik subsidi energi maupun bunga utang. Belanja subsidi dan belanja sosial tetap dialokasikan mengingat dia adalah instrumen perlindungan sosial masyarakat pada masa krisis. Konsumsi BBM dan Listrik harus dihemat melalui berbagai cara.

Belanja barang dan modal di Kementerian dapat ditunda dahulu. Pemerintah juga memerlukan adanya pembiayaan siaga dari pasar keuangan dan lembaga donor.

Kedua, relokasi industri global. Perang dagang dan deglobalisasi mendorong perusahaan memindahkan produksi ke negara yang stabil. Indonesia dapat menarik investasi dalam manufaktur, baterai kendaraan Listrik dan industri hilirisasi mineral terutama karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan utama baterai kendaraan Listrik. Indonesia juga harus mempersiapkan strategi hilirisasi di sektor mineral lainnya dan sumber daya alam yang menarik untuk investasi (IEA, 2024; Kemendag, 2023).

Ketiga, mempertahankan program perlindungan sosial, makan bergizi gratis (MBG) untuk ekonomi lokal dan pendukung anggaran Pendidikan serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk ketahanan ekonomi desa. Indonesia terus memperkuat program ekonomi kemandirian yang memfokuskan pada penguatan SDM dan investasi melalui Danantara, Hilirisasi SDA untuk memberikan nilai tambah, dan Ketahanan Pangan untuk kedaulatan ekonomi. Tidak kalah pentingnya penguatan industri Pertahanan Nasional dalam menghadapi ancaman keamanan global dalam jangka panjang.

Strategi Kemandirian

Sejarah mencatat bahwa Swiss mendapat manfaat ekonomi dan stabilitas signifikan selama Perang Dunia II karena status netralnya, menjadikannya pusat perbankan aman, tempat perlindungan pengungsi, dan penyedia layanan industri-logistik bagi pihak yang bertikai, terutama Jerman. Netralitas ini memungkinkan infrastruktur negara utuh, industri berkembang tanpa kerusakan perang, dan menerima simpanan emas senilai miliaran franc.

Sebagai negara yang aman dan netral, Indonesia berpotensi menjadi seperti "Swiss" dalam skenario perang. Indonesia memiliki posisi politik bebas aktif dan potensi ekonomi yang strategik. Namun, Indonesia berbeda secara signifikan dengan Swis dalam hal tingkat ekonomi, populasi, geografis dan stabilitas domestic. Tantangan keamanan ekonomi Indonesia jauh lebih berat daripada posisi Swiss yang mapan pasca-PD II.

Saat ini kondisinya berbalik. Perekonomian global tidak lagi melaksanakan aturan bersama, lembaga multilateral tidak berdaya, dan aturan perdagangan global tidak dipatuhi serta munculnya supremasi negara kuat dan tertindasnya negara kecil.

Perdagangan global sudah mirip seperti aliran merkantilis. Merkantilisme adalah teori dan kebijakan ekonomi abad ke-16 hingga ke-18 yang meyakini kemakmuran dicapai apabila mencapai neraca perdagangan positif (ekspor lebih besar dari impor) melalui intervensi negara, perlindungan industri dalam negeri (proteksionisme), dan kolonisasi.

Arus finansial global juga sudah berubah. Perubahan arus finansial global akhir-akhir ini ditandai dengan pergeseran menuju aset aman (safe haven) seperti emas, bitcoin dan kripto akibat ketidakpastian geopolitik. Emas menjadi primadona lindung nilai (hedging) terhadap inflasi, sedangkan kripto dan bitcon menawarkan pertumbuhan agresif tanpa basis transaksi yang jelas.

Ekonomi dunia seperti kembali seperti yang pernah terjadi pada masa sebelum masehi. Thucydides (460-350 SM) adalah sejarawan dan jenderal Yunani kuno yang dikenal sebagai pelopor realisme politik dunia. Pernyataan terkenalnya menyoroti bahwa kekuatan hegemoni akan memicu perang jika posisinya terancam oleh negara berkembang telah menjadi pengingat para pemimpin dunia.

Krisis ekonomi 1998, 2008, 2020 Pandemik telah mengajarkan kita untuk menjalankan pemulihan ekonomi di tengah kesulitan. Strategi ekonomi mengatasi krisis yang terjadi pada tahun-tahun tersebut pada hakekatnya adalah buntut dari perang ekonomi.

Perang ekonomi tahun 2026 lebih kompleks, kini Indonesia harus mampu menyesuaikan strategi ekonomi kemandirian dalam situasi perang supremasi dan tetap bertahan tanpa bantuan negara lain.

Anggito Abimanyu
Ketua Dewan Komisioner LPS dan Guru Besar UGM