Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pemerintah terus memantau potensi dampak perang Iran terhadap kondisi ketenagakerjaan, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ia juga menegaskan bahwa antisipasi tidak hanya dilakukan berdasarkan satu faktor, melainkan melalui pemantauan rutin terhadap perkembangan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Kemnaker juga berkoordinasi dengan kementerian lain.
"Kita tidak hanya gara-gara satu hal. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, dalam rapat-rapat kita kan kita selalu melihat ini bagaimana tiga bulan ke depan, apa yang harus siap, dan di Kementerian Keuangan itu juga punya, sudah membentuk Satgas tim debottlenecking dan seterusnya, dan itu kita terkoordinasi. Jadi, ini terus kita lakukan monitoring," kata Yassierli di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian sudah berjalan, termasuk dengan Kementerian Keuangan yang membentuk Satgas debottlenecking untuk mengatasi hambatan dunia usaha. Selain itu dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, isu seperti tekanan ekonomi dan potensi dampaknya ke tenaga kerja rutin dibahas.
Terkait sistem peringatan dini atau early warning PHK, Yassierli menyebut mekanisme tersebut pada dasarnya sudah berjalan. Pemerintah mengandalkan koordinasi lintas kementerian serta optimalisasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
"Kemudian kita juga sekarang sedang mengoptimalkan keberadaan dari LKS Tripartit Nasional. Di situ ada perwakilan dari dunia usaha, ada perwakilan dari serikat pekerja Kita memiliki pokja-pokja, ada pokja terkait dengan regulasi. Ada pokja kita terkait dengan bagaimana kita menyikapi, termasuk dengan produktivitas, termasuk salah satunya itu adalah PHK dan seterusnya," sebut Yassierli.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menambahkan, pemantauan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas tenaga kerja di daerah. Komunikasi dilakukan secara aktif, termasuk melalui grup WhatsApp dengan para kepala dinas.
"Kita kan mempunyai kanal koordinasi dan komunikasi dengan dinas-dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota. Kita juga aktif WA para Kadis," jelas Indah.
Indah menambahkan, LKS Tripartit Nasional juga rutin menggelar pertemuan hampir setiap hari. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan turut dilibatkan dalam rapat-rapat satgas debottlenecking jika ada indikasi dampak ke tenaga kerja.
"Ketiga LKS Tripnas juga hampir setiap hari meeting. LKS Tripnas kan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha. Berikutnya, Kementerian Keuangan punya satgas debottlenecking bisnis, kalau ada pengaruh, berdampak PHK kami selalu diundang udah beberapa kali rapat. Jadi kami pantau, jadi insyaallah so far so good," tutup Indah.
Lihat juga Video Buruh Wanti-wanti Ancaman PHK Bermotif Perang Timur Tengah
(ily/ara)