Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Agustina Arumsari dan Trenggono. Luhut bersama dua petinggi BGN itu membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Luhut menyampaikan kepada kedua petinggi BGN itu, MBG adalah program flagship alias unggulan Presiden Prabowo Subianto.
"Sore ini saya bertemu dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka evaluasi dan perbaikan tata kelola program flagship Presiden Prabowo," kata Luhut dikutip unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu Luhut mengingatkan jajaran BGN bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel," jelas Luhut.
Selain itu Luhut menyampaikan kembali hasil survei lapangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mana sebelumnya laporan itu juga sudah disampaikan kepada Prabowo beberapa waktu lalu.
"Dari hasil kajian di 800 titik SPPG oleh Dewan Ekonomi Nasional, potensi ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) luar biasa besar. Perputaran belanja pangannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 120 triliun per tahun dan mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja," paparnya.
"Multiplier-effect nya mulai terlihat nyata di daerah. Namun, kami juga harus mengakui fakta bahwa manfaat ekonomi yang besar ini belum sepenuhnya mengalir ke bawah. Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," sambung Luhut.
Luhut mengatakan tantangan terbesar pelaksanaan program MBG sebetulnya bukan pada fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok kecil, serta tata kelola kemitraan.
"Saya kira persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh SPPG sendiri. Dibutuhkan kerja terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha agar manfaat program ini bisa semakin luas dirasakan masyarakat," terang Luhut.
Atas dasar inilah Luhut menegaskan Dewan Ekonomi Nasional selalu siap untuk berkolaborasi dengan BGN dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan demi memperkuat ekosistem rantai pasok ini.
"Hasil kajian yang kami serahkan hari ini, merupakan bentuk komitmen penuh kami agar pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Luhut.
(igo/hns)