Pemerintah mengklaim negara dapat berhemat besar-besaran imbas dari program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mengatakan negara akan menghemat anggaran puluhan triliun rupiah karena program tersebut.
Penghematan bisa terjadi karena program ini akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan subsidi.
"Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah," ujar Kepala Bakom Muhammad Qodari dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).
Lebih lanjut dia mengatakan uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan diri sekaligus menyampaikan sanggahan terkait bantuan sosial secara. Tahap awal program difokuskan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menurut Qodari digitalisasi tersebut ditujukan untuk mengurangi kesalahan data (inclusion error), yakni masuknya masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima bantuan, serta kesalahan pendataan (exclusion error), yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan.
Dia mengatakan potensi efisiensi akan semakin besar apabila sistem tersebut nantinya diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya. Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024, penerapan digitalisasi pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp 200 triliun.
"Apabila diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun," jelas Qodari.
(hal/ara)