Biochar RI Diminati Jepang-Saudi, Hashim Tekankan Pentingnya Standar Mutu

Biochar RI Diminati Jepang-Saudi, Hashim Tekankan Pentingnya Standar Mutu

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Sabtu, 22 Agu 2026 16:00 WIB
Ketua Umum ABII, Hashim Djojohadikusumo,
Ketua Umum ABII, Hashim Djojohadikusumo,/Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII) menjalin kerja sama strategis dengan IDSurvey mengembangkan standar biochar nasional, membangun laboratorium biochar bertaraf internasional, memperkuat sistem pengujian dan pemantauan mutu, serta mengembangkan skema sertifikasi yang akan meningkatkan kredibilitas biochar domestik di baik pasar nasional maupun internasional.

Ketua Umum ABII, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pengembangan biochar perlu dilakukan bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga merupakan peluang strategis bagi Indonesia dalam membangun sektor pertanian dan ekonomi karbon.

"Biochar bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membangun ekonomi karbon yang berdaya saing global. Kolaborasi adalah kunci agar potensi ini dapat diwujudkan secara nyata," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkapkan selama ini permintaan terhadap biochar Indonesia sangat tinggi saat ini. Namun jumlah pasokan yang tersedia sangat terbatas hingga menjadi rebutan sejumlah negara.

ADVERTISEMENT

"Kita tidak memiliki banyak pasokan, tapi semua orang ingin membeli biochar kita. Bahkan konsumen Jepang dan perusahaan Jepang ingin membeli biochar kita. Arab Saudi juga menginginkan biochar kita, mereka ingin menanam miliaran pohon di gurun dan iklim yang sangat kering, sehingga mereka membutuhkan retensi kelembapan yang dapat diberikan oleh biochar kita," jelas Hashim.

ABII mencatat perkembangan ekosistem biochar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.Dari yang sebelumnya masih berada pada tahap riset dan proyek percontohan, biochar kini telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan pengguna, serta mulai membangun keterhubungan antara pasar biochar fisik dengan pasar karbon.

Jumlah fasilitas produksi biochar juga terus meningkat dan telah berkembang ke sedikitnya enam provinsi baru, menunjukkan bahwa industri ini mulai memasuki fase pertumbuhan yang lebih matang.

Untuk itu menurutnya kerja sama antara ABII dengan IDSurvey yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi sangat penting. Sebab, jika suatu produksi biochar bisa memenuhi suatu standar terutama IDSurvey, maka suatu produk bisa dikenal sebagai produk berkualitas baik dan terpercaya.

"Kita harus memproduksi, dan harus memproduksi dengan kualitas yang tepat. Mari kita jaga kualitasnya. Itulah mengapa saya rasa produk dari Indonesia dikenal sebagai produk berkualitas baik," ujarnya.

Selain memperkuat industri biochar, ABII juga terus mendorong penerapan biochar pada sektor pertanian melalui kerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam pengembangan Climate-Smart Agriculture, termasuk integrasi biochar dengan praktik Alternate Wetting and Drying (AWD) untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi emisi metana.

Sementara itu Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas dan kepercayaan terhadap biochar Indonesia.

"IDSurvey menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah penting untuk memperkuat infrastruktur mutu biochar Indonesia. Pengembangan laboratorium dan standar nasional yang kredibel akan meningkatkan kepercayaan pasar serta mendukung daya saing biochar Indonesia di tingkat internasional," ujarnya.

Dia menerangkan, perkembangan industri biochar tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi. Industri ini juga memerlukan konsistensi kualitas, metode pengujian yang dapat diperbandingkan, serta standar yang memperoleh kepercayaan dari pasar global.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, asosiasi, serta lembaga yang mampu memberikan pemastian terhadap kualitas, kepatuhan terhadap standar, dan keberlanjutan produk.

"Ke depan, perkembangan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pasar karbon akan semakin memperkuat hubungan antara agenda lingkungan dan kegiatan ekonomi," katanya.

(igo/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads