Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara mengenai sorotan terhadap kualitas belanja negara yang dinilai perlu terus diperbaiki. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja fiskal tidak cukup hanya melihat besarnya belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mengatakan, kesehatan fiskal harus dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi defisit, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), hingga kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pembayaran utang.
"Kalau fiskal itu ada ukuran-ukuran, acuan-acuannya. Jadi, kalau untuk melihat fiskal sustainable atau tidak, ada beberapa acuan," kata Purbaya kepada detikcom dalam sebuah wawancara khusus di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Ia menyebut dua indikator yang paling mudah digunakan untuk melihat kesehatan fiskal adalah rasio defisit terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Menurut dia, Indonesia masih berada dalam batas yang relatif aman.
"Defisit kita tahun ini sampai sekarang masih 0,9%, walaupun angkanya 2,85% (outlook). Rasio utang masih sekitar 40%," ujarnya.
Purbaya merujuk pada batas defisit 3% dan rasio utang 60% terhadap PDB yang digunakan sebagai salah satu standar fiskal di Uni Eropa. Dengan indikator tersebut, ia menilai posisi fiskal Indonesia masih cukup kuat.
Namun, menurut Purbaya, kesehatan fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran. Ia menilai perlu dilihat seberapa besar kontribusi belanja tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Ia mengatakan, berdasarkan perhitungannya, kontribusi pertumbuhan terbesar justru berasal dari konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, dan baru belanja pemerintah.
"Saya hitung, itu dari 5,61% waktu itu, yang saya ingat angkanya itu sekitar 2,9% dari belanja masyarakat, belanja rumah tangga, 1,9% dari investasi, belanja pemerintah hanya 1,3%," katanya.
Karena itu, Purbaya mengaku tidak terlalu khawatir jika belanja pemerintah tidak menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kadang-kadang untuk melihat apa yang terjadi sebetulnya, kita harus menghitung sedikit lebih dalam. Dari situ akan kelihatan bahwa kita di-drive oleh belanja rumah tangga, habis itu investasi, barulah belanja pemerintah. Jadi, saya nggak terlalu khawatir," tuturnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi pemerintah memang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada 2026. Pada kuartal I-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% secara tahunan, menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi. Sementara itu, ekonomi nasional tumbuh 5,61%.
Pada kuartal II-2026, konsumsi pemerintah kembali tumbuh kuat, yakni 15,97% secara tahunan. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada periode tersebut, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%.
Kementerian Keuangan menyebut kuatnya konsumsi pemerintah pada kuartal II ditopang percepatan belanja barang dan belanja pegawai. Belanja barang tumbuh 92,2%, sedangkan belanja pegawai tumbuh 18,6%, seiring pelaksanaan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat.
Belanja Negara Jadi Sorotan
Meski demikian, besarnya realisasi belanja belum otomatis menjawab persoalan kualitas belanja. Sorotan terhadap kualitas belanja juga datang dari DPR. Pada Juli 2026, delapan fraksi DPR memberikan catatan mengenai efektivitas belanja negara dan keberlanjutan fiskal ketika membahas pertanggungjawaban APBN 2025.
Artinya, persoalan kualitas belanja tidak hanya menyangkut apakah anggaran telah terserap, tetapi juga apakah setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sepadan.
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2026 mencapai Rp1.298,6 triliun, tumbuh 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, bantuan iuran jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta pembayaran gaji, THR, dan gaji ke-13 aparatur.
Di tengah sorotan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengelola APBN. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan fiskal.
Untuk 2027, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,7% dari PDB. Sementara untuk 2026, defisit APBN ditetapkan sebesar 2,85% dari PDB.
Purbaya mengatakan Presiden sempat menanyakan apakah defisit APBN tahun ini bisa dipertahankan hanya 0,9% ketika laporan realisasi sampai Juni menunjukkan angka tersebut. Namun, ia menjelaskan angka itu tidak akan bertahan hingga akhir tahun karena masih ada sejumlah belanja yang harus direalisasikan.
"Saya tidak bisa bilang sampai tahun defisit akan terus 0,9% karena masih ada pengeluaran yang bisa bervariasi. Tapi di atas kertas sampai sekarang kita masih cukup aman," katanya.
Ia juga menargetkan rasio utang terhadap PDB dapat ditekan lebih rendah apabila pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Pada saat yang sama, pemerintah akan terus memperbaiki penerimaan negara melalui pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP.
Purbaya mengklaim penerimaan pajak mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya pertumbuhan pajak secara penuh tahun tercatat negatif, kini pertumbuhannya disebutnya sudah mendekati 30%.
"Tahun lalu itu full year kita pertumbuhannya negatif. Sekarang hampir 30% pertumbuhan pajak kita. Jadi, ada perbaikan di sana yang cukup signifikan dan artinya perbaikan yang bisa dilakukan, karena itu belum sempurna. Saya akan perbaiki lagi ke depan," ujarnya.
Menurut Purbaya, ukuran kualitas APBN bukan sekadar seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran atau seberapa besar defisit yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah apakah belanja tersebut mampu menciptakan pertumbuhan, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus tetap menjaga kemampuan pemerintah membayar utang.
"Kalau fiscal sustainability sebenarnya diterjemahkan nanti mampu tidak kita bayar utang, atau mau tidak kita bayar utang. Jadi acuannya kita monitor terus dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik," kata Purbaya.
Simak juga Video Prabowo: Walau Belanja Negara Tumbuh, Defisit APBN Hanya 0,91%
(ach/eds)