Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meningkatkan pengawasan dalam menjalankan tugasnya. Arahan tersebut disampaikan dalam pelantikan 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Secara spesifik, Suahasil meminta meminta jajaran DJP mampu membaca kondisi perekonomian dan memahami perilaku wajib pajak. Hal itu dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan tugas perpajakan.
Suahasil menekankan target penerimaan negara tetap menjadi hal penting. Namun, menurutnya, DJP juga harus membangun sistem perpajakan yang kredibel dan adil.
"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," kata Suahasil dalam pelantikan tersebut di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Sementara itu, Suahasil meminta pejabat DJBC memperkuat pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko. Bea Cukai diharapkan mampu membaca pola sehingga tidak hanya melakukan penindakan setelah pelanggaran terjadi.
"Saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi," ujarnya.
Menurut Suahasil, pengawasan terhadap kegiatan ekonomi diperlukan untuk menekan berbagai aktivitas ilegal. Di sisi lain, Bea Cukai juga tetap memiliki tugas dalam mengumpulkan penerimaan negara.
Selain penerimaan dan pengawasan, Suahasil mengingatkan fungsi Bea Cukai dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat. Perhatian terutama diberikan kepada usaha yang berorientasi ekspor.
"Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor," tutup Suahasil.
Simak juga Video 'Suahasil Jamin Kanal Aduan Cukai-Pajak Tetap Dibuka':
(acd/acd)