"Kita itu sedang merancang portal yang real time sehingga presiden itu bisa melihatnya," ujar Kepala BPKP Didi Widayadi usai rapat dengan Presiden SBY di Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta, Senin (7/1/2007).
Menurut Didi, Presiden sering kali ingin mengetahui informasi tentang akuntabilitas kementerian, lembaga ataupun BUMN. Nah, portal itu nantinya akan menyediakan semua informasi yang bisa dilaporkan ke presiden.
"Anda kan tahu tidak mungkin presiden itu menangani masalah data teknis, kita itu kaya data miskin informasi. Presiden itu haus sekali untuk diberikan informasi yang sudah terstruktur tentang masalah akuntabilitas kinerja, pengawasan eksternal dan internal, dan akuntabilitas BUMN," ujarnya.
Sistem portal itu tengah dirancang oleh BPKP dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan sistem yang kabarnya dinamakan PAS (President Accountability Sistem), presiden bisa mengecek antara lain mengecek progres kinerja departmen dalam melaksanakan anggaran.
(ddn/qom)