Jumat, 21 Okt 2016 17:57 WIB
Sukuk Bisa Biayai Pembangunan Infrastruktur di Atas Tanah Wakaf
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Jumlah tanah wakaf atau tanah yang disumbangkan untuk tujuan sosial di Indonesia mencapai 5 miliar meter persegi. Lahan tersebut tersebar di 400.000 titik di seluruh Indonesia dengan nilai setara Rp 2.050 triliun.
Umumnya tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk lahan pesantren, masjid, panti asuhan, hingga pemakaman.
"Potensi tanah wakaf di Indonesia 5 miliar meter persegi di 400.000 titik tanah wakaf. Kalau diuangkan ada Rp 2.050 triliun," ujar Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Rifki Ismal saat jumpa pers di Gedung Thamrin BI, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).
Namun, seringkali tanah wakaf yang sudah disumbangkan oleh pemiliknya terdahulu kurang dimanfaatkan dengan baik. Padahal pembangunan infrastruktur di atas tanah wakaf bisa dibiayai dengan penerbitan sukuk atau surat utang syariah melalui BUMN.
Misalnya ada satu BUMN yang ingin membangun rumah sakit di atas tanah wakaf, maka BUMN tersebut bisa menerbitkan sukuk dengan jumlah tertentu. Setelah dana tersebut didapatkan, maka pembangunan rumah sakit di atas tanah wakaf bisa dilakukan.
Tentunya fungsi bangunan atas tanah wakaf sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak melalui perjanjian atau akad antara BUMN dan pengelola tanah wakaf atau nazir. Keduanya terlebih dulu harus menyepakati masa kontrak fungsi lahan wakaf sebelum dimulainya pembangunan.
"Sukuk bisa mendanai aset wakaf, itu sukuk link wakaf. BUMN akan terbitkan sukuk ditawarkan ke investor untuk bangun infrastruktur bersama kontraktor di atas tanah wakaf," ujar Rifki.
Setelah beroperasi, maka keuntungan dari operasional rumah sakit tersebut bisa dibagi ke dua belah pihak, yaitu BUMN terkait dan pengelola tanah wakaf atau nazir.
"Perolehan dana sewa akan dibagikan kepada nazir atau pengelola," tutur Rifki. (dna/dna)
Umumnya tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk lahan pesantren, masjid, panti asuhan, hingga pemakaman.
"Potensi tanah wakaf di Indonesia 5 miliar meter persegi di 400.000 titik tanah wakaf. Kalau diuangkan ada Rp 2.050 triliun," ujar Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Rifki Ismal saat jumpa pers di Gedung Thamrin BI, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).
Misalnya ada satu BUMN yang ingin membangun rumah sakit di atas tanah wakaf, maka BUMN tersebut bisa menerbitkan sukuk dengan jumlah tertentu. Setelah dana tersebut didapatkan, maka pembangunan rumah sakit di atas tanah wakaf bisa dilakukan.
Tentunya fungsi bangunan atas tanah wakaf sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak melalui perjanjian atau akad antara BUMN dan pengelola tanah wakaf atau nazir. Keduanya terlebih dulu harus menyepakati masa kontrak fungsi lahan wakaf sebelum dimulainya pembangunan.
"Sukuk bisa mendanai aset wakaf, itu sukuk link wakaf. BUMN akan terbitkan sukuk ditawarkan ke investor untuk bangun infrastruktur bersama kontraktor di atas tanah wakaf," ujar Rifki.
Setelah beroperasi, maka keuntungan dari operasional rumah sakit tersebut bisa dibagi ke dua belah pihak, yaitu BUMN terkait dan pengelola tanah wakaf atau nazir.
"Perolehan dana sewa akan dibagikan kepada nazir atau pengelola," tutur Rifki. (dna/dna)
