.webp)
Kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta pada PT Delta Djakarta Tbk menjadi sorotan sehari ini. Pemprov DKI Jakarta disebut telah menambah porsi kepemilikannya pada perusahaan yang memproduksi Anker Bir tersebut.
Namun, baik pihak Pemprov DKI Jakarta dan perusahaan Delta Djakarta sama-sama membantah hal tersebut. Justru Pemprov DKI Jakarta mengatakan masih tetap mengupayakan rencana menjual saham pada Delta Djakarta, proses untuk melakukan rencana itu disebut tetap terus berjalan.
"Terkait rencana menjual saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta, tetap berjalan dan saat ini masih dalam proses," ujar Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Riyadi, kepada detikcom, Jumat (13/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riyadi juga menegaskan tak pernah ada rencana maupun kebijakan Pemprov DKI Jakarta menambah porsi kepemilikan pada produsen Anker Bir tersebut.
"Tidak ada rencana dan tidak ada kebijakan Pemprov DKI Jakarta menambah saham di PT Delta Jakarta," tegas Riyadi.
Sementara itu, menurut Komisaris Utama Delta Djakarta Sarman Simanjorang, Pemprov DKI Jakarta sebetulnya cuma butuh izin dari DPRD saja. Namun hingga kini, izin itu tak kunjung didapatkan.
"Progressnya sekarang bolanya di DPRD, kan aset Pemda mesti ada persetujuan dari DPRD. Kita mah tunggu aja lah. Itu kan saham Pemda, yaudah itu kewenangannya mereka lah," kata Sarman.
Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki porsi saham sebesar 26,25% pada perusahaan yang memproduksi minuman alkohol tersebut.
Tapi, nampaknya rencana pelepasan saham milik Pemprov DKI Jakarta pada Delta Djakarta belum bisa terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi pernah menegaskan dirinya tidak akan mengeluarkan izin untuk menjual saham pada perusahaan bir.
"Jangan paksa saya. Selama saya Ketua DPRD, nggak bakal saya jual (saham PT Delta)," tegas Prasetio saat rapat kerja dengan eksekutif di Komisi B DPRD DKI, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Bagi Prasetio, dengan kepemilikan saham di PT Delta, pemerintah bisa mengawasi peredaran bir. Akan ada kesulitan pengawasan jika pemerintah melepas saham PT Delta.
"Bagaimana mengukur orang minum bir sampai tingkat RT/RW. Kalau itu dijual, lost control akhirnya Jakarta gubrak, anak kecil bisa minum bir," ujar politikus PDIP ini.
(das/dna)
