Andre Rosiade: Holding Pertamina Tidak di-IPO

ADVERTISEMENT

Andre Rosiade: Holding Pertamina Tidak di-IPO

Mega Putra Ratya - detikFinance
Jumat, 21 Mei 2021 08:53 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar GeNose C19 dapat dijadikan alat tes COVID-19 di bandara.
Foto: Istimewa
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, angkat bicara soal rencana PT Pertamina (Persero) yang akan melakukan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Andre menegaskan, bahwa rencana IPO yang dilakukan PT Pertamina ini dilakukan di tingkat anak perusahaan, bukan di tataran induk perusahaan.

"Ini yang harus digarisbawahi. Tidak ada keinginan pemerintah maupun Pertamina sendiri untuk meng-IPO-kan Pertamina sebagai holding atau induk perusahaan. Mungkin kita akan dalami dalam Panja BUMN Energi bahwa kalau ada IPO itu harus ditegaskan di mana, di anak perusahaan kah? Atau di cucu perusahaan?" kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Pertamina, Kamis (20/5/2021).

Adapun anak usaha Pertamina yang dikabarkan melakukan IPO tersebut diantaranya PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pertamina Geothermal Energi (PGE), dan PT Pertamina Hulu Energi (PHU).

Andre yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini mengatakan, rencana IPO ini harus diimbangi dengan naiknya nilai aset perseroan atau unlock value.

"Banyak anak perusahaan yang bisa ditingkatkan nilai asetnya secara strategis, seperti contohnya Pertamina International Shipping (PIS). Dan saya bisa memprediksi bahwa nilai perusahaan PIS yang mencapai US$ 3 miliar bisa naik menjadi US$ 5 miliar. Lalu juga seperti Pertamina Gothermal Energy (PGE)," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Andre juga mengapresiasi upaya PT Pertamina yang telah melakukan efisiensi sehingga berhasil mencatatkan keuntungan Rp 14 triliun pada akhir 2020.

"Itu menunjukkan bahwa faktanya subholding ini berhasil. Kita mendengar bahwa target tahun 2021 ini sebesar Rp 28 triliun. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Sehingga betul-betul subholding ini bisa dirasakan manfaatnya," tukas Andre.

(mpr/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT