3 Fakta Gaji yang Ditolak Komisaris Garuda Indonesia

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 02 Jun 2021 19:00 WIB
Infografis tawaran pensiun dini untuk karyawan Garuda Indonesia
Foto: Infografis detikcom/M Fakhry Arrizal
Jakarta -

Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ramai-ramai mengajukan untuk tidak menerima gaji sementara waktu. Sebab, kondisi maskapai pelat merah tersebut sedang memprihatinkan.

Berapa gaji para dewan komisaris? berikut fakta-faktanya:

Gaji Komisaris Garuda

Mengutip laporan keuangan Garuda Indonesia periode 2019, gaji atau remunerasi gabungan seluruh anggota dewan komisaris adalah US$ 944.191 per tahun. Remunerasi tersebut terdiri dari imbalan kerja jangka pendek US$ 789.422, dan imbalan kerja pasca kerja US$ 154.769.

Pada laporan keuangan 2019, jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari 5 orang. Dengan asumsi masing-masing mendapatkan remunerasi yang sama maka tiap anggota dewan komisaris menerima US$ 188.838,2 per tahun.

Jadi, dalam sebulan, masing-masing anggota dewan komisaris menerima remunerasi US$ 15.736,5, atau setara Rp 224.780.166 jika menggunakan kurs terkini.

Kondisi Garuda Makin Parah

Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yenny Wahid membeberkan kondisi maskapai pelat merah tersebut semakin parah.

"Berhubung kondisi makin parah, maka ada usulan agar gaji tidak dibayarkan dahulu untuk meringankan beban perusahaan," kata dia melalui pesan singkat kepada detikcom.

Dia menjelaskan dewan komisaris melakukan kesepakatan agar gaji mereka disetop sementara waktu untuk meringankan beban Garuda Indonesia. Langkah tersebut, bukan pertama kalinya mereka usulkan.

Penyebab Garuda Berdarah-darah

Permintaan agar gaji dewan komisaris tidak dibayarkan terungkap dari surat Komisaris Garuda Indonesia, Peter F Gontha. Dalam surat tersebut, dia juga membeberkan penyebab Garuda berdarah-darah, yakni sebagai berikut:

1. Tidak adanya penghematan biaya operasional antara lain GHA.
2. Tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor.
3. Tidak adanya evaluasi / perubahan penerbangan / route yang merugi.
4. Cash Flow manajemen yang tidak dapat dimengerti.
5. Keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak tanpa koordinasi dan
tanpa melibatkan Dewan Komisaris.
6. Saran Komisaris yang oleh karenanya tidak diperlukan.
7. Aktivitas Komisaris yang oleh karenanya hanya 5-6 Jam per/minggu



Simak Video "Soal Isu Pensiun Dini Karyawan Garuda, Ini Kata Menparekraf Sandiaga"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/das)