Kenapa Merger Indosat-Tri Perlu Evaluasi? Ini Alasannya

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 07 Okt 2021 12:28 WIB
Operator seluler Indosat Ooredoo
Foto: Indosat Ooredoo
Jakarta -

Merger yang akan dilakukan Indosat Ooredoo (Indosat) dan Hutchison 3 Indonesia (H3I) mendapat respon positif dari berbagai pihak. Termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Menurutnya, secara prinsip Pemerintah mendukung merger Indosat H3I guna memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu merger ini juga akan membuat industri telekomunikasi menjadi efisien dan produktif.

"Kominfo mendukung konsolidasi industri telekomunikasi dengan tujuan agar lebih efisien dan lebih produktif. Kebetulan merger Indosat Tri merupakan salah satu merger yang besar di Indonesia," terang Johnny di Manokwari Selatan, Papua Barat.

Ketua Indonesia 5G Forum, Sigit Puspito Wigati Jarot memuji merger di era Menteri Johnny saat ini dapat dijadikan momentum untuk penataan industri telekomunikasi agar bisa lebih efisien dan produktif.

Selain menjadi salah satu aksi korporasi terbesar di Indonesia (US$ 6 miliar), merger Indosat H3I juga melibatkan besarnya spektrum frekuensi radio dari dua operator selular tersebut. Saat ini spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas bisa digunakan oleh operator seluler sebagai alat bersaing di industri telekomunikasi.

Memang hingga saat ini jual beli frekuensi masih tidak boleh dilakukan di Indonesia. Tak bisa dinafikan, menurut Komisioner BRTI periode 2012-2015, salah satu motivasi operator selular melakukan merger adalah untuk mendapatkan tambahan frekuensi sebagai alat produksi yang vital bagi operator selular.

Meski ada UU Cipta Kerja sebagai landasan operator selular untuk konsolidasi, Sigit mengingatkan, Indosat H3I tidak otomatis bisa langsung menggabungkan frekuensi yang dimilikinya.

Menurutnya di UU Cipta Kerja mencantumkan kewajiban evaluasi menyeluruh yang dilakukan Pemerintah melalui Kominfo sebagai kementerian teknis dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai regulator persaingan usaha.

Bersambung ke halaman selanjutnya.