Proses restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah berjalan. Jika berhasil, pemerintah membuka opsi adanya pemegang saham baru di maskapai pelat merah ini.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meminta dukungan dan pendapat jika ada pemegang saham baru ini. Adanya pemegang saham baru bisa membuat kepemilikan pemerintah terdilusi atau berkurang. Bahkan, bisa saja tidak lagi mayoritas ke depannya.
"Kami memang juga membuka opsi apabila nanti restrukturisasi berhasil dan kewajibannya turun, untuk adanya pemegang saham baru," katanya dalam rapat kerja di Komisi VI, Selasa (8/11/2021).
"Nah ini kami mohon dukungan ataupun pendapat Bapak Ibu sekalian apabila ada pemegang saham baru, apakah kita diperbolehkan untuk melakukan dilusi daripada kepemilikan pemerintah. Bahkan mungkin pemerintah menjadi tidak mayoritas lagi di Garuda ke depannya," sambungnya.
Ia mengakui, nasib Garuda ke depan lebih banyak ditentukan oleh para kreditur.
"Memang ini kita ini sepertiga pengaruhnya terhadap proses ini, 2/3 nya ada di kreditur karena kreditur lah memang lebih punya hak sekarang untuk menentukan kelangsungan Garuda ke depan," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan, dalam proses restrukturisasi finansial dan operasional ini akan berpengaruh ke konektivitas. Sebab, Garuda akan mengurangi rute secara signifikan. Dalam restrukturisasi ini juga berdampak pada jumlah karyawan.
"Pengurangan jumlah karyawan, sebagaimana kami sampaikan di waktu yang lalu. Bahwa kita akan terus mendorong pengurangan jumlah karywan tapi tentunya dengan program yang baik dan sesuai dengan undang-undang," katanya.
Baca juga: Garuda Pangkas 68 Pesawat hingga Tahun Depan |
