.webp)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berpeluang menambah permodalan melalui skema penjualan saham atau go public. BPR mendapat dukungan DPR untuk melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Musthofa mendukung penuh upaya BPR mencari permodalan melalui skema go public. Menurutnya, BPR juga menjalankan fungsi intermediasi dan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan UMKM.
"Kami di Panja DPR siap mendukung dan men-support penuh langkah-langkah ke arah itu, termasuk usulan amandemen UU Perbankan, UU BI, UU OJK, dan UU LPS," ujar Musthofa dalam sebuah seminar, dikutip Sabtu (18/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Musthofa mendukung upaya BPR untuk 'naik kelas' dan dalam mencari pendanaan. Wacana BPR go public juga akan dibawa ke Panja DPR RI.
"Kerja DPR kan kolektif kolegial, harus melibatkan anggota yang lain, tidak bisa kerja sendirian," ucapnya.
IPO Jadi Mimpi BPR
Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto menyatakan go public menjadi dambaan BPR, salah satunya sebagai upaya dalam meningkatkan permodalan. Keuntungan bagi BPR jika IPO antara lain, mendapatkan insentif pajak, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan market awareness, menumbuhkan loyalitas karyawan, akses pada pendanan baru, dan meningkatkan good corporate governance (GCG).
Akan tetapi, ada sejumlah tantangan yang harus diperhatikan BPR jika mau IPO, yaitu delusi dan kontrol atas kepemilikan, transparansi dan pelaporan harus dilakukan secara profesional, biaya-biaya yang terkait dengan pasar modal, tekanan pasar, serta regulasi dan pemenuhannya.
"Itu tantangan. Regulasi dan penggunaannya, di tambah lagi apa bila sekarang sudah jelimet nanti akan makin jelimet lagi ketika kita IPO," tukasnya.
Peluang IPO BPR di halaman berikutnya.
Peluang BPR
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono mengungkapkan, BPR/BPRS memiliki berbagai peluang yang bisa dieksplorasi seperti pertumbuhan permintaan yang mampu menyediakan produk dan layanan perbankan berbasis digital yang inovatif dan variatif, murah, aman, serta mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan BPR/BPRS dalam menghadapi risiko keamanan data dan perlindungan konsumen yang memadai.
"Pemanfaatan teknologi serta penyediaan produk dan layanan perbankan berbasis digital sebenarnya memiliki sejumlah risiko keamanan seperti kebocoran data dan serangan siber, sehingga BPR/BPRS dituntut untuk mampu menyediakan sistem keamanan IT yang andal," jelasnya.
Dirinya juga mendorong BPR/BPRS untuk go public yang akan berdampak positif pada penguatan permodalan, peningkatan efisiensi dan profitabilitas, serta memperkuat pelaksanaan good corporate governance.
"Kami tentu memotivasi BPR/BPRS untuk terus berinovasi dan bertransformasi agar dapat bertumbuh secara berkelanjutan serta selalu menjaga kinerja keuangannya. LPS senantiasa hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada industri perbankan, termasuk BPR/BPRS," paparnya.
(ara/ara)
