BTN Mau Terbitkan Saham Baru Rp 4,9 T, Duitnya buat Apa?

BTN Mau Terbitkan Saham Baru Rp 4,9 T, Duitnya buat Apa?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 05 Jul 2022 16:16 WIB
Teller melayani nasabah untuk bertransaksi di Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Cabang Harmoni, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Bank BTN berfokus bagaimana penyaluran dana PEN dapat mendorong industri pembangunan perumahan dapat terus bergerak dalam rangka mendongkrak ekonomi nasional dan masyarakat tetap dapat memiliki rumah di masa pandemi COVID-19.  Dana PEN yang ditempatkan di Bank BTN salah satunya telah disalurkan dalam bentuk  subsidi bunga KPR  dan UMKM dengan jumlah kurang lebih mencapai 1,15 juta debitur dengan nilai sekitar Rp2,49 triliun.
BTN Mau Terbitkan Saham Baru Rp 4,9 T, Duitnya buat Apa?/Foto: dok. Bank BTN
Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akhirnya mengantongi izin untuk menambah modal. Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI telah disetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait Penyertaan Modal Negara 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah BUMN melalui skema rights issue.

BTN merupakan salah satu BUMN yang akan mendapat tambahan modal Rp 2,98 triliun. Anggota Komisi VI DPR Evita Nursyanti mengungkapkan BUMN merupakan garda terdepan untuk menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.

"Kami dukung dan setujui usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN," kata dia dalam raker, dikutip Selasa (5/7/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seluruh fraksi mendukung usulan tersebut. Meskipun ada beberapa BUMN yang harus mendapat catatan seperti Krakatau Steel, Garuda Indonesia, dan Kereta Api. Setelah mengantongi restu dari Komisi VI DPR RI, langkah selanjutnya adalah menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan.

Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp 2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp 4,96 triliun. Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60%. Sisanya berasal dari investor publik dengan proporsi 40%.

Dihubungi terpisah, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai keputusan PMN untuk BTN merupakan langkah tepat dan bernilai strategis. Yang diuntungkan bukan hanya BTN dalam bentuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar.

ADVERTISEMENT

"Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," jelas dia.

Dia menyebutkan, perseroan akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka backlog perumahan sebagaimana agenda besar pemerintahan Jokowi dalam program Sejuta Rumah Rakyat.

"Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional pasca pandemi," ujar dia.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Sebelumnya Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank, yang paling penting tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. "Pemerintah sangat mensupport BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru dalam raker pekan lalu.

Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit Rp 12 triliun. Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60% saham pemerintah di BTN maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.

Tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp 4,9 triliun dengan Rp 12 triliun.

"Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit," jelas dia.

Dalam menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi.

Dengan program itu, pemerintah memberikan bantuan likuiditas dalam KPR rumah subsidi sebesar 75% dan 25% sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Tahun ini, pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun. Itu meningkat dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.


Hide Ads