Kamis, 08 Agu 2019 12:53 WIB
Pemerintah Buka Peluang Swasta Bisa Jadi Pejabat Eselon I
Ilustrasi/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang lebih baik dengan adanya reformasi. Salah satu caranya dengan menjadikan pihak swasta untuk memangku jabatan tinggi setingkat eselon I hingga eselon III.
Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, langkah untuk memasukkan swasta penting guna memiliki sumber daya yang profesional.
"Manajemen talenta nasional. Kita tidak hanya pikirkan ASN saja, tapi juga dari sektor privat. Jadi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Madya, dimungkinkan masuk dari privat," katanya dalam diskusi Evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Ia mengatakan bahwa swasta dibutuhkan untuk bisa membuat birokrasi lebih kompetitif. Namun, kata dia, yang dibutuhkan adalah swasta yang profesional.
"Jadi jangan yang job seeker. Jadi dia mau disimpan dari mana saja akan baik," katanya.
Saat ini, tambah Wangsa, pihaknya masih menyiapkan sistem tersebut agar swasta bisa memegang jabatan tinggi di dalam birokrasi.
"Tantangan bagi kita yang ada saat ini, akan kita kembangkan untuk jadi birokrasi yang lebih baik lagi," tuturnya.
Simak Video "Mendagri Pusing, Kepala Daerah Masih Saja Terkena OTT"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/ara)
Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, langkah untuk memasukkan swasta penting guna memiliki sumber daya yang profesional.
"Manajemen talenta nasional. Kita tidak hanya pikirkan ASN saja, tapi juga dari sektor privat. Jadi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Madya, dimungkinkan masuk dari privat," katanya dalam diskusi Evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Ia mengatakan bahwa swasta dibutuhkan untuk bisa membuat birokrasi lebih kompetitif. Namun, kata dia, yang dibutuhkan adalah swasta yang profesional.
"Jadi jangan yang job seeker. Jadi dia mau disimpan dari mana saja akan baik," katanya.
Saat ini, tambah Wangsa, pihaknya masih menyiapkan sistem tersebut agar swasta bisa memegang jabatan tinggi di dalam birokrasi.
"Tantangan bagi kita yang ada saat ini, akan kita kembangkan untuk jadi birokrasi yang lebih baik lagi," tuturnya.
Simak Video "Mendagri Pusing, Kepala Daerah Masih Saja Terkena OTT"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/ara)
