.webp)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merampungkan audit soal impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Hasil auditnya pun sudah berada di tangan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi mengkonfirmasi hal tersebut. Menurutnya, dalam waktu dekat Luhut bakal menindaklanjuti audit tersebut dengan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak.
"Iya, sudah menerima hasil audit BPKP dimaksud. Nanti tindak lanjut hasil audit ini akan dirapatkan lagi oleh Pak Menko," ungkap Jodi ketika dihubungi detikcom, Rabu (5/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan laporan audit impor KRL telah diserahkan ke Luhut sebagai bahan pengambilan keputusan atas rencana impor tersebut.
Saat ditanya apakah BPKP merekomendasikan rencana impor KRL bekas tersebut, Ateh menolak untuk berkomentar banyak. Namun, dia mengakui kalau pihaknya kurang merekomendasikan rencana tersebut untuk dilakukan.
"Iya (kurang merekomendasikan). Tapi saya, tanyanya ke sana (Kemenko Marves), bukan ke kita (BPKP)," kata Ateh saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan.
Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan telah mendengar hasil audit BPKP. Katanya, hasil temuan juga memuat tak merekomendasikan impor KRL bekas Jepang. Meski harganya lebih murah, namun jika ditambah biaya perawatan dan suku cadang lebih mahal dari kereta baru.
"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre Rosiade dalam keterangannya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya belum menerima hasil audit dan rekomendasi dari BPKP tersebut. Oleh karena itu, saat ditanya apakah rencana impor tersebut akan dibatalkan, Tiko menyebut pihaknya belum memutuskannya.
"Belum tahu (dibatalkan), kita belum tahu. Karena saya belum lihat reportnya, tapi kita melihat ini penting bahwa dua jalur ini harus berjalan," kata Tiko, saat ditemui di Travoy Hub/Toll Corridor Development Taman Mini Pinang Ranti, Jakarta Timur.
Pihaknya sendiri saat ini masih mencoba untuk berdiskusi agar impor KRL bekas tetap diizinkan. Di sisi lain, pihaknya menyatakan pemerintah mendorong juga percepatan produksi kereta oleh INKA.
"Kita paham bahwa kebutuhannya besar kita akan rekomendasikan antara percepatan produksi Inka dan sementara diisi dengan impor. Tapi kita lihat dulu rekomendasi BPKP apa yang mesti kita penuhi dulu," papar Kartika.
Lihat juga Video 'Panas! Andre Rosiade Emosi Rapat Bareng KCI-INKA Bahas Impor KRL':
