Mengutip BBC, COP merupakan singkatan dari Conference of the Parties atau Konferensi Para Pihak, yakni negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian yang disebut UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk di dalamnya, yang juga ikut mengambil langkah mencegah perubahan iklim.
Lewat paviliun yang digelar di Baku Stadium, Indonesia juga akan mempromosikan kondisi perjuangan aksi iklim Indonesia ke dunia internasional. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofi mengatakan, paviliun ini diharapkan bisa menjadi sarana diplomasi Indonesia dalam menarik lebih banyak dukungan-dukungan internasional menekan emisi gas rumah kaca.
Masih mengutip BBC, pertanyaan utama dalam agenda COP tahun ini adalah uang. Berdasarkan perjanjian Paris yang ditandatangani pada tahun 2015, para pemimpin dunia berjanji untuk mencoba mencegah kenaikan suhu global lebih dari 1,5 derajat celsius. Agar hal itu terjadi, negara-negara perlu meningkatkan upaya mereka untuk mengurangi emisi penyebab pemanasan global.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, negara-negara berkomitmen untuk mengembangkan target uang tunai baru bagi negara-negara berkembang. Uang ini akan digunakan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi karbon dan beradaptasi dengan dampak terburuk dari kenaikan suhu.
Azerbaijan termasuk di antara negara-negara yang diharapkan akan menyerahkan rencana yang lebih baik tersebut pada COP29. Ketergantungan yang tinggi pada minyak dan gas, serta peningkatan praktik gas flaring, menyoroti perlunya tindakan lebih lanjut untuk mencapai target iklim yang lebih ambisius dari negara berjuluk Land of Fire tersebut.
Misi Indonesia
Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk menjadi Indonesia Head of Delagation oleh Presiden Prabowo Subianto. Hashim punya dua misi utama yang bakal disuarakan di pertemuan internasional soal perubahan iklim dan lingkungan tersebut, yakni soal isu deforestasi dan pengelolaan karbon di Indonesia.
Deforestasi atau penggundulan hutan kerap menjadi tudingan dunia internasional bagi Indonesia di tengah usahanya memangkas emisi karbon di dalam negeri. Utamanya tudingan deforestasi karena proyek lumbung pangan alias food estate yang dijalankan pemerintah Indonesia.
"Kami mau menangkis beberapa tuduhan-tuduhan mengenai deforestasi.Seolah-olah food estate itu akan menghancurkan. Seolah-olah ya. Dan pemerintah Indonesia tidak setuju itu. Kita bisa bikin kawasan food estate tapi juga menjaga lingkungan hidup sekaligus," kata Hashim beberapa waktu lalu.
Deforestasi menjadi salah satu ganjalan utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia. Lewat UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dilakukan oleh Uni Eropa, isu ini menjadi ganjalan buat ekonomi Indonesia yang juga disumbangkan oleh ekspor komoditas sawit dan turunannya.
Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih berupaya untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa. Meski ada komitmen antara Indonesia dan Uni Eropa dalam beberapa aspek seperti penurunan instrumen tarif secara gradual.
Sementara untuk perdagangan karbon, juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia di masa transisi menuju target emisi nol karbon.
Perdagangan bursa karbon Indonesia telah berjalan satu tahun. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 613.894 ton karbondioksida ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar. Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) mencatat, potensi ekonomi karbon di Indonesia dapat mencapai US$ 565,9 miliar (sekitar Rp 8.488 triliun).
(eds/ara)